Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memaparkan kisah perdamaian di Aceh di hadapan para peserta forum "Advancing humanitarian action; engaging with rising global actors to develop new strategi dialogue and partnerships" di Istanbul, Turki, Senin waktu setempat. Dalam forum tersebut, JK hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan berbicara di hadapan para aktivis kemanusiaan dari berbagai belahan dunia, di antaranya Jerman, Turki, Swiss, Kuwait, Afrika Selatan, Lebanon, Arab Saudi, Brazil, Rusia, serta badan badan PBB yang fokus pada masalah kemanusiaan seperti UNHCR.

ACEH DI AMBANG RADIKALISASI MASSA

Enam organisasi sipil Aceh menyatakan konflik Pemilukada mulai mengarah kepada radikalisasi massa dan berpotensi menciptakan kemandegan politik serta ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.

Keenam elemen sipil itu adalah AJMI, GeRAK Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PB HAM Pidie.

“Kami menyakini konflik Pemilukada mulai mengarah kepada radikalisasi massa, jika Pemerintah Pusat tidak segera mengambil sikap,” kata juru bicara enam elemen itu, Hendra Fadli dalam surat yang dikirim kepada Presiden SBY, Jumat (21/10).

Kata Hendra, kekhawatiran itu muncul berdasarkan beberapa pertimbangan yang mengacu pada bacaan situasi objektif di Aceh dan peta kekuatan politik lokal yang masih eksis di Aceh.

Pertama, konflik regulasi dalam pelaksanaan Pemilukada Aceh menyebabkan Partai Aceh (PA) tidak mendaftarkan calon kepala daerah mereka, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedua, soliditas dan loyalitas yang dimiliki seluruh pimpinan PA/KPA di Aceh akan berimpilkasi pada kesamaan sikap para anggota legislatif di tingkat provinsi dan anggota legislatif di beberapa kabupaten/kota. Paling tidak, di tingkat propinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota dimana PA merupakan pemilik kursi mayoritas di parlemen.

Ketiga, sulit untuk memungkiri bahwa PA/KPA sebagai jelmaan dari GAM masih memiliki dukungan arus bawah yang kuat. Apalagi paska keputusan penting yang disampaikan oleh Muzakir Manaf dengan argumentasi yaitu mempertahankan eksistensi MoU dan UUPA secara konsisten dan konsekuen demi marwah Aceh.

Keempat, kekuatan kelompok Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh incunbent) dan kubu pro dan pengguna jalur independen lainnya juga tidak bisa dianggap kecil. Selain Irwandi Yusuf ada 73 kandidat bupati, walikota dari jalur independen yang telah mendaftarkan dirinya di berbagai kabupaten/kota.

Kelima, kekuatan politik Partai Nasional (Parnas) nyaris tidak memiliki kepentingan langsung dalam kisruh Pilkada Aceh. Karena, apa pun situasinya Parnas tidak memiliki kerugian politik yang serius. Sehingga sikap Parnas cenderung terkesan oportunis dan mengalir ke arus yang kuat.

Artinya, pimpinan Parnas di Aceh tetap tidak bisa diandalkan sebagai solusi dalam kisruh Pilkada di Aceh, meskipun secara politik Parnas merupakan kekuatan politik potensial yang memiliki daya bisik yang kuat kepada otoritas politik nasional.

“Atas dasar itu dan melihat perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa kisruh Pilkada Aceh mulai mengarah pada fase konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik,” sebutnya.

Enam elemen sipil itu memprediksi, dalam beberapa waktu ke depan mobilisasi masa dalam jumlah besar dan masif akan terus terjadi di Aceh, seperti yang telah diawali di Pidie, Kamis (20/10) lalu.

Dan di sisi lain, kelompok pro indepependen tentu tidak akan diam. Mereka akan melakukan hal serupa untuk menangkal serangan mobilisasi masa lawan politiknya.

Karena itu, katanya, pihaknya menyarankan kepada Presiden SBY untuk mengarahkan para pihak yang berseteru Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf agar bersikap arif sehingga tidak terjebak dalam politik antagonis melalui pengerahan kekuatan politik masing-masing, maupun kampanye publik yang bakal menyulut perlawanan arus bawah.

Tidak membiarkan konfrontasi Politik Aceh terus bergulir dan secara konsisten mengarahkan semua pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan strategis mengenai Aceh di tingkat nasional agar menghormati kekhususan Aceh serta seluruh kewenangan Pemerintahan Aceh.

Surat itu juga ditembuskan pada media lokal dan nasional, Kedutaan negara-negara sahabat di Jakarta, jaringan organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional, Crisis Management Initiative (CMI) dan Uni Eropa.(bay)

Sumber : Harian Aceh

MASSA DI PIDIE TUNTUT TUNDA PILKADA,DEWAN SETUJU

Sekitar seribuan massa dan anggota Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Pidie berdemo menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemkab dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Pidie agar menunda Pilkada, Kamis (20/10). Tiga pernyataan sikap mereka disetujui.

Amatan Harian Aceh kemarin, sejak pukul 08.00 WIB, ratusan massa menumpangi truk, pick up, bus sekolah, dan sepeda motor, mulai memadati halaman Gedung Meusapat Ureueng Pidie. Dua jam kemudian massa mencapai seribuan, yang datang hampir dari seluruh kecamatan di Pidie.

Koordinator aksi, T Syawal, didampingi Ketua KMPA Pidie, Mustakim RE, kemudian berorasi di gedung itu. Mereka meminta DPRK, Pemkab dan KIP Pidie segera menunda Pilkada sementara waktu sebelum adanya penyelesaian konflik regulasi yang sesuai UUPA dan MoU Helsinki demi menyelamatkan perdamaian.

Massa kemudian datangi Gedung DPRK sekira pukul 10.30 WIB. Seluruh anggota Dewan diminta keluar dari gedung untuk mendengarkan pernyataan sikap dari massa dan KMPA.

Tak lama berselang, seluruh anggota Dewan dari Fraksi Partai Aceh termasuk pimpinan DPRK Pidie, Abdul Hamid, memenuhi permintaan massa.

Sebagai butir pertama, DPRK Pidie diminta mendukung dan bersedia menyatakan sikap resmi bahwa pelaksanaan Pilkada cacat hukum, karena akan berdampak rusaknya stabilitas politik, keamanan dan gagalnya perdamaian.

Ketua DPRK Pidie, Abdul Hamid, menandatangani tuntutan massa dan KMPA itu. DPRK Pidie mendukung aksi masyarakat yang meminta Pilkada Pidie ditunda sampai adanya payung hukum yang jelas, dan pelaksanaan Pilkada harus sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan lain yang berlaku.

Massa kemudian mendatangi Sekretariat Pemkab Pidie. Pemkab juga diminta hal nyaris sama, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak rasional dan dipaksakan, karena masih ada perselisihan hukum dan politik, serta perlu menghentikan segala pembiayaan dana Pilkada sementara waktu.

Sekdakab Pidie M Iriawan dan sejumlah pejabat teras jajaran Pemkab Pidie mewakili Bupati Pidie Mirza Ismail yang masih berada di Jakarta dalam rangka dinas, menandatangani butir kedua tersebut.

Di tempat yang sama, seluruh komisioner KIP Pidie diminta hadir untuk menandatangani pernyataan sikap ketiga. Pihak KIP pun hadir, antara lain Ketua KIP Pidie Junaidi Ahmad, didampingi dua anggotanya M Diah Adam dan Mulyadi Makmuman.

KIP Pidie diminta mendukung dan bersedia menyatakan sikap resmi, bahwa menolak pelaksanaan Pilkada dan menghentikan semua tahapan Pilkada sementara waktu sampai tuntasnya penyelesaian konflik regulasi dan adanya kepastian hukum serta dukungan politik dari semua pihak.

Maka KIP Pidie menyatakan sikapnya, antara lain mendukung aspirasi masyarakat Pidie yang meminta Pilkada di Pidie ditunda hingga selesainya konflik regulasi sesuai hukum dan mekanisme yang ada.

KIP Pidie juga diminta melaksanakan Pilkada sesuai UUPA dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena UUPA merupakan aspirasi dan inspirasi masyarakat Aceh dan pada prinsipnya KIP Pidie berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada sesuai UUPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usai Junaidi Ahmad membaca pernyataan sikap KIP Pidie, sekitar pukul 13.30 WIB, massa pun mengakhiri aksi damai yang ditutup dengan pembacaan doa dan kembali ke daerah asalnya masing-masing.(zuk)

Sumber : Harian Aceh

Membaca perkembangan Pemilukada di Aceh bagaikan sekolah politik. Rakyat sangat cerdas memahami dinamika perpolitikan. Pesta demokrasi itu menjadi ruang bagi rakyat Aceh bersekolah. Pengalaman dan membaca situasi menjadi guru utama. Tidak mengherankan Aceh selalu menjadi pusat perhatian, dikarenakan rakyat Aceh mampu memberikan terobosan baru dalam bingkai demokrasi. Tak tanggung-tanggung menjadi contoh bagi provinsi lain. Tulisan ini bagian upaya pencerdasan politik. Posisi saya hanya berupaya memberikan up date situasi yang bisa dijadikan bahan diskusi politik dan pencerdasan politik bagi rakyat.

Berbicara up date posisi kekinian politik Aceh, khususnya Pemilukada. Tak menyurutkan saya untuk mencoba menganalisis dari sudut pandang saya. Metode penulisan berbasiskan analisis, berdiskusi serta memahami gerakan politik dari perilaku para elit politik atau stakeholder yang terlibat perpolitikan Pemilukada. Sebelum memulai saya memberikan pertanyaan kunci sebagai pondasi di tulisan ini. Apakah Pemilukada di Aceh sesuai jadwal atau penundaan?

Kalau mau melihat arus politik yang terjadi saat ini. Hipotesis saya pemilukada tertunda dan calon independen tetap dimasukkan. Saya pernah mengatakan di media, kalau perseteruan politik ini terselesaikan kuncinya hanya satu yaitu win win solution. Maksudnya pemerintah pusat di posisi sebagai mediator harus mengakomondir keinginan dari kedua belah pihak yang berseteru. Upaya mewujudkan win win solution dibutuhkan skenario politik yang lihai, dimana mampu menjawab kebuntuan kisruh pemilukada Aceh. Tentunya skenario tersusun rapi. Seolah-olah terjadi sewajarnya. Tapi dibalik layar sudah terkonsep skenarionya.

Skenario Pertama

Menganalisis skenario pertama, pemerintah pusat menerapkan pendekatan win win solution. Dalam teori resolusi konflik pendekatan win win solution, salah satu metode penyelesaian konflik. Bila tidak dilakukan besar peluang mengarah kepada konflik di antara pihak yang berseteru. Ujung-ujungnya bisa dipastikan tindakan kekerasan berbalut politik menjadi tontonan lumrah bagi rakyat Aceh. Pencegahan dan penyelesaian cepat yang dilakukan Pemerintah Pusat harus kita berikan apresiasi tinggi. Mengapa, karena segala upaya dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan polemik pemilukada Aceh.

Sebelum mengulas terlalu dalam berkaitan action dari skenario yang akan dijalankan, kegelisahan pikiran saya memunculkan tanda tanya. Mengapa elit politik Aceh baru menjalin siraturahmi kembali setelah hadirnya masalah? Kecenderungan seolah–olah elit politik Aceh ibarat kacang lupa kulitnya, manakala diberikan kewenangan berlimpah dan anggaran yang begitu besar tak sempat membangun komunikasi politik berlandasan hubungan hirarki.

Baru-baru ini hadir keruncingan di tengah keluarga besar Provinsi Aceh. Elit yang berseteru intensif berkunjung ke Jakarta meminta dukungan dan arahan dalam menyelesaikan masalah. Tidak tanggung-tanggung bargining political (deal politik) berwajah konsensus (kesepakatan bersama) ditawarkan kepada Pemerintah Pusat. Jadi wujud dari komunikasi politik melakukan deal kepentingan. Kita semua mengetahui Pemerintah Pusat pun memiliki andil kepentingan atas Aceh. Berpijak daripada itu otomatis logika berpikir pemerintah pusat pun mempertimbangkan.

Berdasarkan pengamatan saya, incumbent mengambil start terlebih dahulu membangun bargaining politik kepada Pemerintah Pusat. Hasil dari komunikasi politik incumbent, terkesan Pemerintah Pusat mendukung incumbent. Padahal kalau kita mau jeli melihat langkah-langkah Pemerintah Pusat ingin melihat reaksi dari pihak lain. Awalnya dimulai dari Kemendagri melalui Dirjen Otda sudah memutuskan pemilukada Aceh diserahkan kepada Komisi Independent Pemilu dan Pemerintah Aceh. Dilanjutkan dengan mengeluarkan jadwal penetapan pemilukada. Lalu respon keras datang dari pihak parlemen Aceh (DPRA), mereka ingin memecat komisioner KIP pasca penetapan jadwal pemilukada. Tentunya pihak yang keras merespon adalah Partai Aceh. Muncul tanda tanya kritis bagaimana tindakan politik yang diambil Partai Aceh?

Skenario Kedua

Pertanyaan bagaimana tindakan politik dari Partai Aceh pasca penetapan jadwal pemilukada, langsung menyusun strategi. Kunjungan ingin bertemu pemimpin pusat terlepas siapa yang dijumpai tapi membawa dampak perubahan bagi konstelasi perpolitikan Aceh. Apakah bisa di artikan kunjungan elit Partai Aceh merupakan skenario pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan kesepakatan bersama dalam membuat skenario.

Pasca kepulangan Partai Aceh, tiba-tiba selang beberapa hari perwakilan pemerintah pusat melalui Sesmenko Polhukam bersama jajarannya datang kembali ke Aceh. Bukannya permasalahan Pemilukada sudah diputuskan Mendagri melalui Dirjen Otda, lalu mengapa harus membicarakan ulang tentang polemik pemilukada. Logika rasionalitasnya, bilamana sudah datang Sesmenko Polhukam menunjukkan akan ada perubahan skenario baru yang disebut skenario kedua. Peluang besar akan terjadi penundaan pemilukada.

Penundaan Sebagi Skenario

Tidak masuk akal, ketika pesta demokrasi pemikukada yang besar hanya dikerjakan dengan jadwal yang sangat singkat dan padat kurang lebih 3 bulan. Rasionalitas saya bermain, di mana pada proses pemeriksaan kesehatan akan memakan waktu yang panjang. Belum lagi komplain dan protes dari kandidat bila tidak suka pada proses pemeriksaan kesehatan. Termasuk test baca Al Quran yang sering diprotes oleh kandidat. Belum lagi pembuatan kertas suara yang membutuhkan kurang lebih 3 bulan, karena harus ditender serta tidak bisa penunjukan langsung pembuatan memakan waktu lagi. Di tambah lagi sampai saat ini struktur KIP maupun Panwaslu di tingkat kabupaten/kota sedang proses penyeleksian orangnya.

Tapi pemilukada bisa tetap waktu, jikalau seluruh anggota KIP dan panwaslu di tingkat kabupaten/kota terbentuk, nyata masih seleksi. Ditambah lagi kelengkapan logistik pemilukada kertas suara, tong suara, kelengkapan penunjang seperti komputer data bisa di pastikan sudah tersiapkan. Kenyataannya kewajiban menyediakan serta memenuhi tidak menjadi prioritas, malahan asyik dengan perseteruan politik calon independent dengan penundaan.

Berpijak dari kondisi itu, hitungan logika politik mengarah kepada penundaan. Lahir logika tersebut, disebabkan Partai Aceh berhasil membangun komunikasi politik dengan Pemerintah Pusat. Secara tersirat ingin mengatakan bahwa Partai Aceh memiliki hitungan sendiri dalam menjalankan strategi politik. Sekaligus ingin menunjukkan dirinya memiliki nilai tawar di mata pesaing politiknya yaitu incumbent.

Kalau prediksi saya benar penundaan, lalu siapa pejabat sementara yang dipercaya menjadi Pj Gubernur Aceh. Orang yang diberikan mandat menyukseskan jalan pesta demokrasi pemilukada di Aceh. Perempatkan orang sebagai pejabat sementara dilihat dari dua sudut pandang. Maksudnya, bilamana hanya berfokus peralihan (transisi) dan mengembalikan tata kelola pemerintah berjalan normal, maka orang dipilih bisa seputaran Mendagri. Tapi bila keadaan tidak kondusif cenderung mengarah bisa kemungkinan orang dari instansi kemenpolhukam.

Kebiasaan saya ingin mengakhiri dengan pesan damai. Aceh kekinian adalah Aceh Baru, sejuta harapan ingin tetap bertahan perdamaian serta pembangunan berjalan pesat, sehingga kesejahteraan rakyat tidak terabaikan lagi. Marilah kita mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Jangan gelap mata terhadap keadaan yang menguntungkan. Tapi jadikan peluang dari keadaan sebagai modalitas serta kekuatan melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi mari kita semua berkomitmen menjaga pesta demokrasi dengan suasana damai dan lancar.[]

Penulis :
Aryos Nivada
Penimat masalah politik dan keamanan di Aceh.

Sumber : Harian Aceh

Gempa berkekuatan 6,7 SR menggoyang seluruh Aceh. Gempa ini sangat terasa di seluruh wilayah Aceh, saya yang berdomisili di wilayah Langsa yang lagi online juga kerasa banget, serasa berayun-ayun dalam rumah beton,tanpa nunggu lebih lama saya bangunkan ibu saya yang lagi tidur,lalu kami keluar rumah, nyusul warga kampung saya yang udah duluan berhamburan keluar rumah dan masing-masing duduk di jalan didepan rumah mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,Gempa ini juga terasa hingga ke Medan, Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi dari Situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 00.55 WIB, Selasa (6/9/2011). Koordinat gempa berada di 2.81 LU - 97.85 BT

Pusat gempa berada 59 Km Timur laut Singkilbaru-Aceh. Atau 78 km Barat Daya Kabanjahe, Sumut.

Pusat gempa berada di kedalaman 78 Km. BMKG mencatat gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Seperti saya kutip dari AntarNews Menurut Kepala BMKG Meulaboh Kabupaten Nagan Raya, Edi Darlupti, yang dihubunggi dari Meulaboh, menyebutkan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami yang kerap meresahkan masyarakat Aceh, karena gempa itu benar berpusat di wilayah Barat Daya Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil.

"Gempa dengan kekuatan seperti ini biasanya tidak berpotensi tsunami, meski demikian masyarakat diminta tetap waspada karena prediksi bisa saja berubah karena itu adalah bencana alam," kata Edi.

Kendati demikian masyarakat di Meulaboh terlihat berhamburan keluar rumah karena kaget, seperti terpantau di seputaran kota Meulaboh,Kecamatan Johan Pahlawan, dimana sebagian masyarakat yang tinggal di rumah gedung terpantau keluar rumah.

Afrizal, salah seorang warga yang ditemui di halaman rumahnya mengaku kaget dan spontan keluar rumah karena melihat bola lampu di rumahnya berayun.

"Gimana ngak keluar rumah, mau mati, meskipun tidak berpotensi tsunami, siapa berani jamin rumah besar itu tidak roboh," katanya.

Pantauan seputar Kota Meulaboh, belum ditemukan adanya korban jiwa dan bangunan yang runtuh karena guncangan gempa sekitar 15 detik tersebut.

Informasi soal gempa ini juga disampaikan Fuad, seorang pembaca detikcom. Warga Medan merasakan goncangan yang cukup keras.

"Medan diguncang gempa pukul 1 dinihari," tulis Fuad lewat infoanda detikcom

Gempa yang terjadi tengah malam tadi juga menjadi perbincangan hangat Facebooker Aceh dan sumut seperti terlihat distatus-status facebook. Belum diketahui adanya korban jiwa maupun kerugian materi akibat gempa tersebut,semoga tidak ada korban jiwa maupun material juga semoga tidak ada gempa susulan.

Warga Kabupaten Pidie digegerkan dengan merebaknya isu lima pria misterius yang mencari mangsa wanita muda, sebagai syarat untuk menganut ilmu hitam.

Berdasarkan cerita sejumlah warganya, kejadian berawal ketika warga gampong Dayah Seumideun dikejutkan dengan kedatangan lima pria yang masuk kamar Zaitun, warga setempat, lewat jendela.

Zaitun kemudian menjerit minta tolong. Warga yang mendengarnya mendekati rumah korban dan mengejar pelaku. Tapi tak berasil menangkapnya. Sementara Zaitun keserupan dan sempat mencakar perut dan paha dirinya.

Seperti dilansir oleh Aceh Info yang ditulis oleh Inilah.com“Pagi harinya kami menemukan satu unit sepeda motor jenis Supra dan pakaian pria serta dua pasang sandal di depan kilang padi di gampong ini (Seumideuen-red),” kata Keuchik Dayah Seumiduen Ilyas kepada Harian Aceh di kediamannya, Jumat (12/8/2011).

Ilyas mengatakan berdasarkan keterangan lima pria mesterius itu beraksi dengan hanya menggunakan celana dalam. Mereka mengincar gadis-gadis untuk pensyaratan anut ilmu hitam.

“Saat Zaitun kemasukan, dia menyebut dirinya Muhammad dari Bireuen. Ia meminta dikembalikan baju dan sepeda motornya yang diambil warga. Zaitun sempat mencakar tubuhnya sendiri dibagian perut dan paha,” ucapnya.

Akibat kejadian itu, sejumlah gadis tak lagi berani tidur sendirian, karena takut datangnya ‘jin kolor’.

”Saya belum tahu apa maksud mereka ini, tapi sepertinya mereka ingin mencuri, terbukti kotak amal masjid saja dibawa lari,” kata Ilyas.

Kapolres Pidie AKBP Dumadi SStMK melalui Kapolsek Peukan Baro Ipda Samsul Bahri kemarin menjelaskan, kejadian itu murni pencurian. Namun pihaknya belum berhasil mengidentifikasi pelaku.

"Kami sudah mengamankan Barang Bukti (BB) honda Supra X BK 2491 FB dan sudah diserahkan ke Polres Pidie," katanya.
Kapolsek meminta seluruh warga agar tak mudah percaya dengan isu yang tak jelas. “Kami sangat berharap masyarakat dapat tenang, apalagi dalam bulan puasa seperti ini. Bayangkan saja gara-gara itu, masjid sempat kosong tidak ada jamaah terawih,” katanya.[bay]

Pernyataan Sosiolog Aceh Dr. Otto Syamsuddin Ishak beberrapa waktu lalu, bahwa Aceh kurang menghargai keberagaman. Namun pernyataan itu dibantah oleh Pakar Budaya Aceh, Dr Abdul Rani Usman, M.Si. menurutnya, justru orang Aceh sangat menghargai keberagaman itu, dengan menunjukkan bukti bahwa dari zaman dulu di Aceh sudah banyak hidup etnis yang beragam. Kalau orang Aceh tidak menghargai mereka, maka mereka tidak akan betah hidup di Aceh.

Seperti yang saya kutip dari The Globe Journal “Pernyataan Otto itu salah, Aceh sangat mengargai keberagaman, apalagi sekarang sudah datang lagi etnis-etnis baru yang kemarin dari Banglades, orang Aceh sangat menghargai mereka dan memberi perlindungan,” kata Abdul Rani kepada The Globe Journal di Banda Aceh, Senin (1/8).

Pernyataan Otto yang dibantah itu, seolah-olah Aceh tidak memiliki kebaragaman, padahal kalau dilihat dari segi apapun, Aceh sangat kaya dengan keberagaman, tetapi di sisi masyarakat Aceh itu sendiri sangat miskin dengan keberagaman.

“Sepertinya sangat sulit dipahami masyarakat Aceh saat ini, di mana setiap yang beragam ini selalu ingin mendominasi dan memaksakan keyakinan dirinya pada orang lain, masyarakat lebih cendrung ingin melakukan intervensi, apabila kita saling menjaga keharmonisan, maka intervensi itu tidak akan terjadi maka yang terjadi diskusi,” kata Otto.

Kadangkala, lanjut Otto, masyarakat Aceh sering merasa seolah-olah hilang keberadaan ketika dalam keberagaman. Semestinya harus disadari bahwa keberagaman itu sebuah realitas sosial.

“Semua keberagaman itu sifatnya horizontal tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semua sama, masuk ke aspek etnis, kita juga msih beragam, dalam pendidikan juga beragam,” kata Otto.

Menurut Otto, kemiskinan berkorelasi langsung dengan rendah pemahaman keberagaman. Ini sekaligus akan menjadikan Aceh dalam kemunduran.

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki membawa Aceh merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu isu utama dalam aksi Gerakan Damai (Garda) penyelematan MoU Hensinki di Jakarta, Rabu (03/8) besok pagi, pukul 10.00 WIB hingga selesai. MoU Hensinki adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Ketua Delegasi KMPA dan Garda MoU Helsinki ke Depdagri, Hendra Fauzi ketika dihubungi The Globe Journal, Selasa (02/8) tadi siang.

Seperti saya kutip dari The Globe Journal, Aksi Garda penyelematan MoU Helsinki itu dilakukan di depan kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utama, Jakarta Pusat besok. “Karena aksi dilakukan dalam bulan puasa, maka kita akan lihat kondisinya mulai besok,” kata Hendra. Terkait jumlah massa, Hendra mengatakan ada beberapa organisasi yang sudah siap untuk ikut aksi penyelematan MoU Hensinki ini.

Organisasi yang dimaksud Hendra adalah Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (Fokra), Komunitas Manusia Pemuda Aceh, Jakarta Raya (Kompa Jaya), Ikatan Keluarga Nagan Raya (IKNR), Gabungan Anak Langsa (Galang), Aliansi Rakyat Aceh Meudaulat (Alaram), Ikatan Pelajar Mahasiswa Siemeulu Jakarta (Ipelmas), Lembaga Aspirasi Masyarakat Jakarta (LAMJ) dan Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN). Dari unsur KMPAN sendiri ada delapan presedium dari Jakarta, Jogja, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Bogor dan Malang.

Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan Dirjen Otda, Prof. Djohermansyah Djohan di Kantor Kemendagri tadi. Hasil pertemuan itu diperlukan komitmen bersama dengan Pemerintah Pusat untuk mengawal UU PA sesuai MoU Hensinki.

Terkait regulasi Pemilukada, Hendra menyebutkan dalam siaran tertulis, bahwa Dirjen Otda, Djoehermansyah menegaskan bahwa keputusan MK adalah final dan mengikat, sehingga Pemerintah Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengusik independensi dari hasil yang sudah dikeluarkan oleh MK terkait judicial review pasal 256 perihal pasal perseorangan dalam UU PA. Meski begitu, beliau sepakat perlunya pemenuhan UUPA sesuai MoU Helsinki sehingga sengketa Pilkada harus diselesaikan secara rasional dan adil untuk semua pihak.

Kondisi masyarakat Aceh saat ini beresiko munculnya gejolak politik. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa Pemerintah Pusat tidak bersungguh-sungguh dalam berkomitmen untuk menjaga keutuhan MoU dan UUPA, yang dilihat sangat penting bagi Aceh, khususnya untuk mencapai self-government yang disepakati. Kekhawatiran itu membuat para delegasi Aceh tersebut mengajukan rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat terkait penyelamatan MoU Helsinki.

Penulis dan kolomnis Nab Bahany AS mempertanyakan keberadaan 600 kitab hikayat Aceh yang pernah dibawa oleh sejarawan Indonesia Prof Dr Husein Jayadiningrat dari Aceh ke Jakarta pada tahun 1960-an. Padahal 600 kitab hikayat itu penting untuk dikembalikan ke Aceh, karena menyangkut keberadaan sejarah Aceh.

“Setelah Profesor Husein meninggal dunia, kabarnya keberadaan hikayat-hikayat itu ada pada sejarawan Muhammad Yamin di Jakarta pada tahun 90-an,” kata Nab Bahany pada The Aceh Post di Lampineung, Banda Aceh, Kamis (28/7).

Nab Bahany mengaku, secara pribadi dia juga pernah menelusuri keberadaan hikayat-hikayat itu, dan pernah menanyakannya ke perpustakaan HB Yasin di Jakarta, namun naskah hikayat tersebut tidak ada.

“Setelah itu, saya langsung menanyakan pada mantan Direktur Pusat Dokumentasi Aceh Bapak Adnan Hanafiah, beliau juga rupanya lagi mencari informasi yang sama,” jelas Nab Bahany.

Menurut Nabani, Adnan Hanafiah pernah mengunjungi rumah HB Jasin. Di rumah itu beliau melihat ada sebuah gudang yang berisi begitu banyak buku. Adnan Hanafiah malah sempat masuk ke dalam gudang dan membongkarnya.

“Beliau ada menemukan selembar kertas yang bertuliskan hikayat Aceh, namun apakah hikayatnya ada disitu, saya tidak bisa pastikan. Ketika itu sempat diajukan kepada pemerintah Aceh untuk mencari kembali hikayat itu, tetapi tidak dihiraukan sampai sekarang,” lanjutnya.

Sementara saat dihubungi, manuscrip Aceh Tarmizi A Hamid menjelaskan, dirinya pernah mendengar hilangnya 600 kitab hikayat Aceh. Bahkan dia pernah mendengar apabila Sejarawan Australia Raffes pernah mengambil hikayat-hikayat tersebut, namun Raffes kemudian menghibahkannya ke perpustakaan Negara.

“Padahal sekarang sejarah Aceh sedang diteliti oleh banyak ilmuwan, dan sayang sekali kalau hikayat itu tidak diketahui keberadaannya,” demikian kata Tarmizi.

Sumber : The Atjeh Post

5000 manuskrip Aceh dibeli secara diam-diam oleh Malaysia dan sekarang Malaysia sudah membuat pusat manuskrip terbesar di Asia. Koleksinya mayoritas berasal dari Aceh, karena pada abad 15-19 Malaysia sendiri dikendalikan oleh Aceh.

Demikian dikatakan wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, disela-sela melaporkan kepada rombongan Komisi X DPR RI tentang perkembangan Aceh dibidang pendidikan, pariwisata, budaya, dan olahraga di Gedung Serba Guna kantor gubernur Aceh, Selasa (26/7).

“Saya memberi masukan ke DPR RI dan pemerintah pusat bahwa kita banyak kecolongan dibidang kebudayaan. Kita di Aceh dibidang kebudayaan dulu merupakan kerajaan terbesar dengan intelektualitas tulis menulis. 5000 manuskrip Aceh dibeli secara ilegal oleh Malaysia, jadi Malaysia sekarang membuat pusat manuskrip terbesar di Asia. Koleksinya banyak karya dari Aceh,”ungkap Nazar.

Di satu pihak Malaysia membeli secara mahal manuskrib-manuskrib itu, sementara pemerintah sendiri kurang membelinya. Biasanya orang Indonesia baru protes setelah diambil orang lain, seperti kejadian batik.

“Saya pikir manuskrip itu lebih penting dari apapun karena ini peradaban, dan banyak sekali kitab-kitab kuno Aceh tentang agama, kesehatan, ilmu perang, bela diri, dan politik diseludupkan ke Malaysia,”tambahnya.

Lanjut Wagub, Ada 600 judul diselundupkan ke Brunei Darussalam. Namun untuk dikembalikan lagi ke Aceh sangat sulit, pasti diperiksa secara ketat di bandara. Apalagi pemerintah kekurangan uang. Kalaupun ada uang, dikirim agen kekampung-kampung, karena manuskrip itu ada di pusat kerajaan dipedalaman. “Saya

kata Nazar, di bidang Arkeologi, Aceh juga masih kurang perhatian, baik dari risetnya maupun promosinya sebagai bagian dari pariwisata di Aceh. Dapat dicontohkan seperti Turki, mereka sukses dalam menjual sejarah mereka. Untuk mengkapitalkan sejarah dan budaya untuk para turis, ini yang belum berhasil dilakukan di Indonesia.

Yang selalu dikampanyekan selama ini hanyalah Bali, seolah-olah pariwisata Indonesia itu hanya di Bali. Ini jadi suatu masalah. Aceh telah mempersiapkan kunjungan pariwisata tahun depan, dan tahun lalu juga sudah dilakukan yaitu Visit Banda Aceh Years 2011, memang dibidang pariwisata di Aceh trennya naik, meskipun belum seperti di Bali.

Nazar juga memberitahukan kepada Komisi X bahwa saat ini di Aceh juga sedang berlangsung Aceh Internasional Festival Folklore. Aceh sendiri yang menjadi tuan rumah ajang yang bergengsi itu padahal kata Wagub, festival itu dibuat dalam kekurangan anggaran, tetapi tetap jalan.

“Ini untuk memperkuat perdamaian di Aceh, bahwa Aceh selalu terbuka untuk cosmopolit dan tidak ada masalah dalam komunikasi dalam kebudayaan,”ujarnya.

Selain itu pemerintah Aceh sedang menghidupkan perpustakaan di masjid-masjid, dan sedang merancang cafe library (warung kopi pustaka). Warung kopi di Aceh meskipun buka Rukun Iman yang ketujuh, tetapi jadi satu tradisi, apabila ada yang larang untuk tutup, akan menimbulkan konflik, dan yang perlu pihaknya lakukan adalah mentransformasikan warung kopi tersebut.

Pelanggan warung kopi sambil minum kopi bisa membaca, “Dan ini harus kita mulai dari warung-warung kopi yang besar dulu,”katanya.

Sumber :The Globe Journal

Ratusan warga Aceh yang menetap di Denmark tetap merayakan hari meugang dalam meyambut bulan suci Ramadhan 1432 H.Warga Aceh disana menyembelih kambing dan ada juga yang membeli daging siap di gulai. Untuk Sabtu (30/7) sebagian warga memfaatkan hari libur berkunjung ke destinasi-destinasi wisata bersama keluarga dan teman-teman.


Menurut Tarmizi Age, pria kelahiran Alue Sijuek (Blang Geulanggang) Peucoek Alu Rheng, Peudada, Kabupaten Bireuen yang sudah 25 tahun menetap di sana, warga Aceh di Denmark membeli kambing di lokasi-lokasi pemeliharaan kambing, kemudian menyembelihnya.Ada juga yang melakukannya secara pribadi ada juga melakukan secara bersama-sama.

"semangat keacehan masih nampak sangat kental dalam kehidupan masyarakat Aceh di denmark, namun untuk hari ini, sabtu ramai juga yang memanfaat kan sebagai hari berlibur bersama keluarga misalnya berkunjung ke destinasi-destinasi wisata mengunjungi teman-teman dan lainnya, ukwah tetap terjaga,"ungkapnya.

Tarmizi menyebutkan untuk saat ini warga Aceh di Denmark mencapai 250 orang lebih, namun ada juga beberapa keluarga Aceh dan anak muda yang sudah kembali ke Aceh setelah damai GAM - RI pada tahun 2005.

Sumber : The Globe Journal

Bergabung dengan GAM

Tahun 1998, seiring dengan reformasi yang digulirkan di Indonesia, Amiruddin pun telah memasuki babak baru kehidupannya. Dia mencatatkan diri sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tahun itu merupakan tahun yang penuh dengan catatan penting sejarah, selain reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa mencapai klimaks, di Aceh sendiri pada 7 Juli Panglima ABRI Jenderal Wiranto mencabut status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) setelah 10 tahun diterapkan.


Awal perkenalan dengan Mirik, Saiful alias Cage masih sebagai prajurit biasa di kamp 09 (kosong sikureung) Palu Beueh Awee Geutah. Saat itu yang menjadi pembesar dikawasan itu masih para desertir polisi seperti Husaini Franco, Razali dan beberapa orang lainnya. Saat masih sebagai tentara kecil di gerakan yang dia bela, Cage sudah dikenal berani dan nekat.

Tahun 2001 GAM Daerah III wilayah Batee Iliek membentuk pasukan operasi khusus. Pasukan ini dibentuk oleh Teungku Batee yang bernama asli Husaini. Setelah pasukan itu dibentuk, eskalasi konflik semakin meningkat. Saat menjadi komandan pasukan operasi pada tahun 2002, kiprah Cage semakin dikenal karena kesukaannya bertempur. Ibarat kata, dia menyukai pertempuran melebihi kesukaan pada dirinya sendiri. Pada tahun yang sama dia membentuk kamp Gurkha di Gampong Darul Aman Peusangan Selatan.

Kondisi semakin genting. Dimana-mana aparat keamanan Indonesia sudah tersebar. Untuk mengefektifkan pergerakan dan memperkuat pertahanan pasukan, Cage kemudian memecah anggotanya menjadi tujuh regu. Dua diantaranya bernama regu Singa Bate yang dikomandoi oleh Mirik dan regu Geubina yang dipimpin oleh Obeng (almarhum). "Saat kondisi semakin genting, Cage memecah kami dalam tujuh regu. saya sudah lupa nama-nama regu tersebut selain Singa Bate yang saya pimpin dan Geubina yang dikomandoi oleh Obeng. DIa sudah alrmarhum,"kata Mirik mengenang masa lalu.

Regu-regu tersebut terus bertempur melawan tentara pemerintah Republik dengan cara mandiri. Hidup semakin sulit. Logistik masih tersedia, namun terkadang makan beras mentah menjadi pilihan, karena tempat persembunyian tidak boleh berasap.

Tahun 2003 Zona Damai hadir di Aceh. Perwakilan GAM dan RI yang difasilitasi oleh Hendry Dunant Centre (HDC) meresmikan Zona Damai pertama di Indrapuri Aceh Besar. Kejadian itu terjadi pada tanggal 13 Januari 2003. Pasukan Cage yang sempat terpecah disatukan kembali. Mereka kembali dikumpulkan di Kamp Gurkha. Ada persyaratan bahwa pasukan GAM tidak ada yang boleh berserak.

Masa Darurat Militer

Menjelang penerapan Darurat Militer di Aceh, kondisi keamanan dan perpolitikan semakin memburuk. Para petinggi GAM dilapangan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keadaan. Saat itulah Cage kembali tampil kedepan dengan menyandang empat jabatan sekaligus yaitu sebagai Panglima Daerah, Panglima Muda, Panglima Sagoe serta Komandan Operasi GAM.

Satu hari menjelang Darurat Militer (DM) disahkan (17/10/03) pasukan TNI bergerak ke Ule Jalan Peusangan Selatan. Mengetahui informasi pasukan pemerintah semakin mendekat, Cage memanggil semua pasukannnya. Dalam rapat, mereka memutuskan untuk menghadang tentara yang datang dari seberang laut itu. Mereka kemudian menunggu kedatangan Tentara Nasional Indonesia di ujung jembatan Ule Jalan (seberang sungai).

Tak lama kemudian pecahlah perang yang maha dahsyat. Pertempuran kedua belah pihak anak manusia yang berbeda ideologi itu memakan waktu 8 hari 8 malam. Jumlah pasukan GAM bersenjata dalam pertempuran itu sekitar 80 orang. Hari kedelapan penerapan DM pasukan GAM mundur dan bergerak ke Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan. Hari ke 9 DM, Cage kembali memecah pasukannya menjadi 2 kelompok yaitu Gurkha dan Singa Batee.

Sejak awal DM, pasukan Cage sudah terisolir dan kehilangan kontak dengan GAM yang berada di bawah. Satu bulan DM, Cage kembali memecah pasukan menjadi tujuh regu. Kembali dipecahnya pasukan tersebut untuk terus memaksimalkan kekuatan dan meratakan pertahanan. Menurut analisa Cage waktu itu, taktik gerilya yang dimainkan tidak memungkinkan pasukan seluruhnya dikonsentrasikan pada satu titik pertahanan.

"Sejak awal penerapan Darurat Militer, pasukan Kamp Gurkha sudah terputus hubungan dengan GAM yang berada di bawah. Sebab pasukan keamanan Pemerintah sudah berhasil mengisolasi kami dari hubungan luar. Sejak saat itu informasi tentang kami semakin tidak banyak yang tahu," Kata Mirik sambil menghisap asap rokok dalam-dalam. Kemudian dengan berat asap perusak kesehatan itu dihembuskan kembali ke udara.

Setahun darurat, Mualim (Muzakkir Manaf) beserta Sofyan Daud, Nek Tu Peureulak, Cut Manyak dan petinggi GAM lainnya tiba di daerah basis pertahanan Saiful Cage. Mereka dengan susah payah melalui jalan-jalan hutan menuju ke basis Kamp Gurkha untuk mencari perlindungan. Saat itu kondisi para petinggi itu rata-rata kurus dan kurang sehat. Bukan saja para petinggi GAM yang mencari selamat ke wilayah Cage, GAM lain seperti pasukan dari Linge Aceh Tengah dan Pase juga merapat ke wilayah pegunungan tersebut.

Sejak kedatangan para petinggi GAM, perjuangan Cage untuk mempertahankan wilayahnya dari serbuan TNI semakin berat. Untuk memperkuat perlindungan, Cage membuat dua tim lagi. Saat melakukan upaya perlindungan terhadap Mualim, Cage tidak memberitahukan kepada khalayak. Bahkan banyak diantara pasukan GAM sendiri yang tidak tahu bahwa sang pimpinan berada didalam garis pertahanan mereka.

Setelah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 menerjang dan meluluhlantakkan Aceh, kehidupan gerilyawan Aceh Merdeka semakin sulit. Sebab hampir semua wilayah pertahanan sudah diduduki oleh tentara pemerintah. Hampir setiap gampong yang ada di Aceh sudah didirikan pos-pos pertahanan satuan non organik baik dari unsur TNI maupun Polisi.

Tanggal 27 Desember 2004 GAM secara sepihak menyatakan gencatan senjata dengan alasan demi kemanusiaan. Sebab hampir semua elemen baik sipil maupun militer sedang memfokuskan perhatiannya pada tindakan emergensi untuk menolong korban bencana.

Menjelang MoU Helsinki

Ketika dialog antara GAM dan RI yang difasilitasi oleh Crisist Management initiative (CMI) semakin menunjukkan hasil positif, pertempuran sengit pecah antara pemerintah dengan pasukan Cage di daerah Gampong Darul Aman Peusangan Selatan. Pertempuran itu terjadi mulai jam 05.00 WIB (subuh) sampai menjelang magrib. Saat maghrib tiba, pasukan TNI mundur setelah seharian bertempur.

Pasukan GAM sendiri saat itu sudah berserak-serak karena bertempur. Cage sendiri terpisah dengan pasukannya. Saat itu 19 butir peluru sukses menembus tubuh sang panglima. Peluru-peluru itu menembus pantat, bahu, paha, tangan dan tempat-tempat lain. Melihat tubuhnya telah dipenuhi lubang bekas bersarangnya peluru, Cage dengan pengalaman bertempur gerilya yang matang, mengikat dan menutup lukanya dengan tumbuhan hutan yang menjalar. Darah yang sempat keluar dipaksakan berhenti dengan ditutupi lubang tubuh yang penuh luka itu.

Dengan tubuh penuh luka, kemudian Cage merangkak ke rumah warga yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pertempuran. Saat sedang merangkak, seorang gadis melihat dan kemudian membawa pulang kerumahnya untuk diobati. Tiga hari bersama si gadis, TNI datang lagi dan melakukan penggerebekan. namun beruntung, Cage berhasil diselamatkan dengan didandani seperti perempuan dan dibonceng dengan sepeda. Saat itu pasukan pemerintah tidak mengenalinya lagi.

Setelah disembunyikan ditempat yang lebih aman, disitulah Cage diobati sampai sembuh. Pasukan GAM sendiri saat itu tidak mengetahui kabar tentang sang panglima. Tidak ada yang bisa memastikan apakah dia hidup atau mati. Apakah terkena tembakan atau tidak.

Setelah sembuh, Cage kembali ke pasukannya. Saat itu isu akan terjadinya perdamaian semakin gencar. Cage sempat membangun komunikasi dengan Bakhtiar Abdullah yang saat itu masih berada di luar negeri. Disaat itu dia baru tahu bahwa lobi-lobi perdamaian semakin instensif dilakukan oleh para pihak. Cage merasa bahagia mendengar berita itu. Tak menunggu lama dia langsung mengumpulkan kembali pasukan Gurkha untuk memberitahukan berita gembira itu sekaligus mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.

Kemudian, tanggal 15 Agustus 2005 ditandatanganilah perjanjian damai di Helsinki Finlandia antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

"Saat itu wajah bang Saiful memancarkan rona kegembiraan. Padahal saya tahu dia sangat menikmati peperangan ini, namun karena kecintaannya pada perdamaian lebih besar, maka dia gembira luar biasa," kata Mirik mengenang.

Beberapa hari setelah MoU Helsinki, Cage diangkat menjadi Panglima Wilayah Bate Ilik yang membawahi empat daerah, mulai D-I sampai D-IV. Dua bulan sesudah damai, Cage baru turun ke kota. Saat itu Muzakkir Manaf selaku mualim menghadiahkan satu unit sepeda motor Ninja untuk Cage sebagai bentuk apresiasi terhadap konsistensinya dalam berperang dan bertahan dengan ideologinya.

Masalah Keuangan Kombatan

Lima bulan kemudian, Cage mendapatkan proyek yang diberikan oleh pasangan Bupati Bireuen saat itu Mustafa Geulanggang-Amiruddin Idris. Proyek yang diberikan itu berupa pembangunan jalan Pulo Panyang Kecamatan Peusangan Selatan. Kemudian olehnya, proyek itu dijual kepada kontraktor lain. Uang hasil penjualan proyek itu dibelinya mobil Estrada Double Cabin warna merah.

Perpecahan di tubuh GAM mulai terjadi saat cairnya dana reintegrasi yang diluncurkan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA), tahun 2006. Cage selaku panglima membagikan uang tersebut kepada seluruh jajarannya. Namun dalam pembagian uang tersebut, dia membedakan antara GAM yang bertahan dipusaran konflik dengan GAM yang melarikan diri keluar daerah. Untuk yang bertahan, jatah yang diberikan lebih besar. Sedangkan yang lari ke luar daerah diberikan lebih sedikit. Sehingga GAM yang mendapatkan jatah sedikit marah dan memberontak pada barisan Cage.

Ekses dari kejadian tersebut, Amiruddin Husen dicopot jabatannya sebagai panglima wilayah. Sebagai penggantinya diangkatlah Dedi bin Hamzah. Setahun setelah itu, GAM pecah kembali. Mereka sudah tidak lagi sefaham. Melihat situasi ini, kalangan cerdik pandai agama dan petinggi GAM meminta Cage kembali naik sebagai Panglima. Namun Cage menolak tawaran itu.

Tak hilang akal, cerdik pandai agama dan Irwandi kemudian kembali membujuk Saiful untuk menerima tawaran itu. Akhirnya Cage luluh juga. Namun Cage membuat persyaratan yaitu dia akan bersedia jadi Panglima kembali, dengan dibantu oleh cerdik pandai agama sebagai penasehat. Setelah mendapatkan kata setuju, diapun kembali ke "tahta" yang sempat dicopot paksa. Diantara cerdik pandai agama yang bersedia menjadi penasehat Cage adalah Abu Kuta Krueng, Waled Mudawali dan Tumin Blang Blahdeh.

Saat Cage kembali ke puncak wilayah, semua lapisan pasukan mendukungnya. Setelah GAM bersatu kembali, mereka pun semakin mantap mendirikan partai politik tersendiri sebagai wadah perjuangan mantan kombatan. Setelah berproses dari Partai GAM, Partai Aceh Mandiri yang kesemuanya ditolak oleh Kemenkumham, akhirnya dengan nama Partai Aceh (PA) mereka bisa merajai dunia "persilatan" politik ditataran Aceh.

Selain sangat tegas dalam bertindak dan menahkodai wilayah Batee Iliek, Cage tidak pernah melupakan janda dan anak yatim korban konflik. Setiap meugang, dia selalu membagikan daging gratis untuk anak yatim korban konflik diseluruh wilayah Batee Iliek. Bahkan ada yang disekolahkan olehnya sampai perguruan tinggi.

Menolak Zikir dan Dukung Irwandi

Cage menolak perintah komando saat pencalonan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf (Zikir) sebagai sebagai Cagub dan Cawagub Aceh. Dia dengan lantang menolak pencalonan itu karena dianggap tidak demokratis dan petinggi dikomando pusat telah berbuat sesuka hati dengan asal tunjuk. Cage beserta KPA di 13 wilayah secara bersama-sama menolak pencalonan duet "Zikir" yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan dan putusan bersama. Hanya empat wilayah yang mengakui dan mendukung putusan komando, dua diantaranya adalah Sigli dan Pase.

Setelah berdiskusi dengan beberapa kalangan, akhirnya Cage memutuskan untuk mendukung Irwandi sebagai calon gubernur. Jabatan panglima Wilayah Bate Iliek dikembalikan ke komando beserta dengan stempel. Pasca mendukung Irwandi, hubungan Cage dengan pihak komando semakin memanas.

Akhirnya pada Jumat (22/7) sekitar pukul 23.00 WIB, Cage menghembuskan nafas yang terakhir setelah timah panas dari senjata api jenis AK menembus bahu dan kepalanya. Dia menghembuskan nafas yang terakhir di depan warung kopi miliknya yang diberi nama sama seperti kamp-nya dulu: GURKHA.

Sumber : The Globe Journal

Kalangan orang dekat dengan alrmarhum Cage mengharapkan polisi bisa mengusut tuntas dan menangkap pelaku pembunuh sang mantan panglima. Diharapkan kasus kematian Saiful tidak mengendap dikepolisian dan kemudian hilang tanpa jejak. Harapan ini disampaikan oleh Yusnaidi alis Mirik, yang disampaikan kepada The Globe Journal, Jumat (29/7) sekitar pukul 18: 02 WIB

Mirik meminta aparat jajaran kepolisian untuk serius mengungkap kasus pembunuhan yang kental aroma politik itu. Selain itu, Mirik juga membantah kalau cage dibunuh karena motif lain, dia merasakan tragedi itu erat sekali kaitannya dengan sepak terjang Cage di dunia politik

"Kami baik pihak keluarga maupun rekan almarhum meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Kami menduga bahwa pembunuhan abang erat kaitannya dengan politik," Kata Mirik.

Mirik juga mengatakan, peringatan tujuh hari meninggalnya Amiruddin Husen alias Saiful Cage mendapatkan sumbangan 6 ekor lembu dari rekan-rekannya di jajaran KPA. Sejak pagi hingga menjelang sore, para tamu yang datang masih sangat ramai untuk berkunjung ke rumah duka.

Sumber : The Globe Journal

Seorang warga asal Paya Bakong, Aceh Utara, diamankan polisi karena dicurigai bagian dari komplotan penembak Saiful Husen alias Pon Cagee. Namun, sejauh ini polisi belum menemui titik terang terkait insiden yang menewaskan mantan Ketua KPA Wilayah Bate Iliek itu.

Informasi yang diperoleh Harian Aceh, warga Gampong Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan, pada Senin (25/7) malam sekitar pukul 23.00 WIB, menangkap seorang lelaki mencurigakan. Lelaki yang diketahui warga Paya Bakong, Aceh Utara, ditangkap masyarakat setelah melompat dari sebuah mobil Kijang Kapsul. Setelah ditangkap, orang yang dicurigai itu langsung diserahkan ke pihak keamanan terdekat.

“Memang ada orang yang ditangkap warga dan telah diamamkan karena dicurigai. Tapi sejauh ini belum ada laporan secara resmi dari lapangan,” kata Kapolres Bireuen AKBP HR Dadik Junaedi SH kepada Harian Aceh usai menghadiri lepas sambut Dandim Bireuen, Rabu (27/8) malam.

Menurut Dadik, sejauh ini pihaknya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti. “Handphone milik korban yang hilang saat kejadian juga belum ditemukan. Sedangkan handphone yang ada di keluarganya, sejauh ini masih pada kami guna penyelidikan,” katanya.

Dari sejumlah saksi yang dimintai keterangan terkait penembakan Pon Cagee, lanjut dia, sejauh ini belum ada yang mengaku mengenali pelaku termasuk saat diperlihatkan sketsa wajah yang dicurigai. “Seksa wajah sudah didapatkan, namun para saksi yang dipanggil belum berani mengatakan. Mereka masih bimbang dan trauma, sehingga butuh waktu,” katanya.

Untuk itu, Kapolres meminta masyarakat dapat berperan memberikan informasi bila ditemukan orang-orang mencurigakan. “Kami tetap akan merahasiakan setiap informasi warga,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Saiful Husen alias Pon Cagee tewas ditembak, Jumat (22/7) sekitar pukul 22.30 WIB. Mantan Ketua KPA Wilayah Batee Iliek itu ditembak di depan warung kopi Gurkha miliknya di Jalan Medan-Banda Aceh, Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Bireuen.(job)

Sumber : Harian Aceh

"Abang Sempat Telpon Saya"

Kabut tebal terus menyelimuti kasus almarhum Saiful alias Cage (42), yang tewas ditembak OTK. Polisi pun seakan tak berdaya, untuk menyibak tabir gelap tersebut. Sementara istri korban menyatakan, Eks Ketua KPA Batee Iliek itu sempat menelpon dirinya, sebelum peristiwa berlangsung. Apa gerangan?

Saat ditemui Metro Aceh di kediamannya, Selasa (26/7) siang di Desa Lueng Danun, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Nurmasyitah (35) mengaku masih diliputi kesedihan teramat dalam. Apalagi istri mendiang Cage ini harus mengurus anak-anaknya seorang diri, tanpa kehadiran suami tercinta di sisinya. Ia berharap agar pembantai orang yang dicintai keluarga, harus segera ditangkap dan dihukum berat.

"Supaya tidak terus-menerus jadi tanda tanya kami. Keluarga mengharapkan polisi dapat mengusut tuntas. Apabila pelakunya sudah ditemukan, kami juga berharap dapat diproses sesuai hukum,” ungkap Nurmasyitah didampinggi Nurjannah (50) orang tuanya dan Muhajir (27) berserta anggota keluarga lainnya.Nurjannah menambahkan, selama dua tahun terakhir mereka menempati rumah sendiri di kawasan Lueng Danun, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Atas kesepakatan pihak keluarga, jenazah almarhum suaminya dikebumikan dipemakaman Desa Ule Jalan, Kecamatan Peusangan Selatan tak jauh dari rumah orang tua dari suami.

Dikatakan juga, buah perkawinannya dengan almarhum telah dikaruniai empat orang anak. Diantaranya Nur Safitri (10) masih duduk dikelas III Madrasah Ibtidayah Negeri setempat. Anak keduanya, Hayutullah Khamaini (5), ketiga Soraya Nuzula (3.5) dan terakhir Nazila Sahira sudah menjelang berusia 10 bulan.
Dikisahkan sebelum musibah terjadi, Amiruddin alias Saiful alias Cage Kamis malam (21/7) sekira pukul 20.00 WIB, tiba di rumah sepulang dari Banda Aceh.

Kondisi suaminya saat itu biasa-biasa saja, tidak ada menyampaikan keluh kesah berkaitan hal apapun. Bahkan Nur pun tak merasakan firasat apa-apa. Sedangkan kejadian di Jumat malam (22/7), dari rumah Cage pergi ke doorsmer mencuci mobil.Masih sebagaimana kebiasaannya, almarhum setiap pergi dan sebelum kembali ke rumah sering membeli makanan seperti nasi dan buah-buahan, untuk isteri dan anak-anaknya.

Cage juga sempat menelpon dirinya untuk menanyakan makanan, yang akan dibawa pulang ke kediaman mereka. Namun selang 15 menit kemudian, malah sudah menerima kabar penembakan. Terkait kejadian ini, Kapolres Bireuen AKBP H.R Dadik Junaedi S.H melalui Kasat Reskrim Iptu Novi Edyanto dikonfiormasi metro aceh mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan di lapangan dan pengejaran terhadap pelaku.

“Saya berharap kepada masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sebagaimana biasa. Jangan merasa khawatir dan takut, karena situasi keamanan di Bireuen masih kondusif. Untuk mengungkap kasus penembakan ini, kami juga mengharapkan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk dapat memberikan informasi sekecil apapun yang bisa disampaikan,” ujar Kasat Reskrim.(rah)

Sumber :Rakyat Aceh Online

Tim dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukannya dengan berbagai pihak tentang penataan kemabali regulasi Pemilukada. Ternyata Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, setuju untuk ditata ulang regulasi tahapan Pemilukada Aceh.

Demikian disampaikan Tim Depdagri, Djohermansyah Djohar, usai rapat tertutup dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, di kantor Gubernur Aceh, Rabu (27/7).

“Beliau (Irwandi) setuju penataan regulasi, Muspida juga setuju. apa-apa regulasi yang belum sinkron dan yang tidak harmonis, kita serasikan kembali,”kata Djohermansyah.

Setelah bertemu dengan Gubernur Aceh, pihak Depdagri akan menemui lagi DPR Aceh dan partai politik untuk membicarakan apakah ada pendataan lain yang perlu ditambahkan. Kalau memang nantinya setelah diskusi semua pihak sudah cocok, baru pihaknya menyusun suatu kesepakatan. Kemudian akan membahas lagi poin-poin dari qanun yang telah di buat beberapa waktu lalu oleh DPR Aceh.

“Seperti kemarin misalnya qanun tidak ada calon perorangan, mari kita bawa ke sidang berikutnya diupayakan akan diakomodasi,” kata Djohermansyah.

Namun katanya jadwal Pemilukada tetap jalan, tetapi tahapannya yang akan dijadwalkan kembali kalau DPR Aceh menyetujuinya nanti, 1-8 Agustus merupakan pendaftaran calon dari Parpol dan gabungan Parpol.

“Kalau memang kita harus melakukan penataan regulasi, dan seandainya disepakati bersama, diundurkan sedikit, ini penjadwalan (ulang) namanya,”ujarnya.

Sambung Djohermansyah, landasan peraturan Pemilkada tetap diupayakan rujukannya kepada qanun-qanun, supaya memudahkan dalam pelaksanaan, karena qanun mengatur segalanya. Seperti penyampaian visi, misi sampai pelantikan, semuanya melalui DPR Aceh.

Sumber :The Globe Journal

Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan menyebutkan penembakan Saiful Husein alias Cagee di Matang Geulumpang Dua beberapa waktu lalu, tidak terkait dengan kasus politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Tidak ada kaitan dengan politik. Kami belum melihat ke situ (politik),” kata Iskandar Hasan usai rapat bersama Gubernur dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (27/7).

Menurut Iskandar Hasan, berdasarkan pemeriksaan di lokasi kejadian, penembakan Saiful Cagee diduga dilakukan kelompok kriminal. “Ada informasi juga pelaku terkait dengan kelompok narkoba. Ada kaitan seperti itu,” ujar Kapolda.

Namun, ia belum bisa memastikan motif penembakan itu. “Kita belum tahu persis, apakah ada background dengan narkoba atau persaingan bisnis. Kita masih mendalami,” lanjut Iskandar Hasan.

Saiful Cagee tewas ditembak orang yang belum diketahui identitasnya di depan warung Gurkha di Matang Geuleumpang Dua, Bireuen, Jumat (22/7) sekitar pukul 23.15 WIB. Ia ditembak tiga kali di bagian kepala dan kaki. Pelaku diduga menggunakan senjata laras panjang jenis AK-56. Di lokasi kejadian, polisi menemukan dua proyektil peluru dan dua butir amunisi yang tidak sempat meledak. Usai menembak Cagee, pelaku melarikan diri ke arah Lhokseumawe menggunakan mobil Avanza bernomor polisi BK.

Polisi membentuk tim khusus untuk memburu pelaku penembakan Saiful Cagee. “Beberapa informasi yang kita kembangkan di TKP, terhadap ciri-ciri pelaku. Ini sedang kita kembangkan, mudah-mudahan ada perkembangan positif,” kata Kapolda Iskandar Hasan. []

Sumber : Aceh Kita

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nusantara mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, berunjukrasa menolak rencana pencalonan M Nazar sebagai kandidat dalam Pilgub Aceh periode 2011-2016.

Koordinator Aksi Sulaiman mengatakan, kedatangannya dimaksudkan menolak rencana pencalonan M Nazar sebagai bakal calon gubernur Aceh yang diusung Partai Demokrat itu karena ia diduga terlibat korupsi selama periode jabatannya sebagai wakil Gubernur Aceh periode 2006-2011.

Berdasarkan catatan HMI, diduga kandidat itu terlibat dalam kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp1,3 miliar - Rp220 miliar, kata Sulaiman.

Pada kesempatan itu, Sulaiman juga menyayangkan ketika mahasiswa hendak melakukan shalat mayat, mendapat larangan dari perwakilan Demokrat.

Menanggapi aksi protes HMI itu, Kepala Rumah Tangga Sekretariat DPP Partai Demokrat (PD) Agung Budiarto menyatakan, partainya masih melakukan pembahasan di internal.

"Kemarin memang ada pertemuan pimpinan PD yang mengagendakan pembahasan pilkada Aceh. Tapi saya tidak tau persis apakah agenda rapat kemarin juga membahas persoalan figur calon yang diusung, termasuk masalah tudingan dugaan praktik korupsi yang dilakukan M Nazar. Sebab saya tidak ikut dalam pertemuan itu," ujar Agung. | Antara

Sumber : The Aceh Traffic

Polda Aceh berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara (Poldasu) dalam memburu komplotan penembak mantan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Batee Iliek Saiful Husen alias Pon Cagee.

Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan berdasarkan hasil olah TKP, penembak Cagee diperkirakan berjumlah dua atau tiga orang. Mereka lari ke arah timur yang bisa saja ke luar Aceh atau ke Medan, Sumut. “Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak Poldasu untuk menangkapnya. Ini dikuatkan lagi dengan informasi bahwa pelaku menggunakan mobil bernomor polisi BK (plat Sumut),” kata Iskandar.

Namun, kata dia, sejauh ini polisi belum tahu pasti apakah plat mobil tersebut palsu atau asli. Untuk mengungkapkan hal itu, polisi masih terus menggali informasi di lapangan, termasuk terus-terusan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di luar Aceh.

Sementara pihak Mapolres Bireuen telah memintai keterangan beberapa saksi. Dari keterangan orang-orang di sekitar lokasi kejadian itu, polisi mencoba membuat sketsa wajah pelaku. Namun sketsa tersebut belum menggambarkan wajah pelaku dengan tepat.

Sebagaimana diketahui, Pon Cagee, 45, yang juga disebut-sebut timses Cagub Irwandi Yusuf ditembak hingga tewas oleh pria tak dikenal, Jumat (22/7) sekitar pukul 22.45WIB di depan Warkop Gurkha miliknya di Matangglumpangdua, Peusangan, Bireuen. “Almarhum ditembaki dengan AK. Tetapi belum dapat dipastikan apakah AK 56 atau AK 47,” kata Kapolres Bireuen AKBP HR Dadik Junaedi SH, Sabtu (23/7).

Kapolres menyebutkan, dari penyisiran yang dilakukan anggotanya di lokasi kejadian, polisi menemukan dua peluru AK aktif dan dua selongsong peluru. “Satu yang masih aktif itu sudah digunakan tetapi tidak meledak,” terang Kapolres Bireuen.

Kapolres mengatakan korban meninggal di lokasi kejadian setelah mengalami luka tembak di bahu kiri dan di bagian kepala. “Korban ditembak dari jarak dekat sehingga ada peluru yang menembus kepalanya,” ujar Dadik. Polisi masih melakukan penyelidikan motif penembakan dan identitas pelaku.(bay)

Sumber : Harian Aceh