Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nusantara mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, berunjukrasa menolak rencana pencalonan M Nazar sebagai kandidat dalam Pilgub Aceh periode 2011-2016.

Koordinator Aksi Sulaiman mengatakan, kedatangannya dimaksudkan menolak rencana pencalonan M Nazar sebagai bakal calon gubernur Aceh yang diusung Partai Demokrat itu karena ia diduga terlibat korupsi selama periode jabatannya sebagai wakil Gubernur Aceh periode 2006-2011.

Berdasarkan catatan HMI, diduga kandidat itu terlibat dalam kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp1,3 miliar - Rp220 miliar, kata Sulaiman.

Pada kesempatan itu, Sulaiman juga menyayangkan ketika mahasiswa hendak melakukan shalat mayat, mendapat larangan dari perwakilan Demokrat.

Menanggapi aksi protes HMI itu, Kepala Rumah Tangga Sekretariat DPP Partai Demokrat (PD) Agung Budiarto menyatakan, partainya masih melakukan pembahasan di internal.

"Kemarin memang ada pertemuan pimpinan PD yang mengagendakan pembahasan pilkada Aceh. Tapi saya tidak tau persis apakah agenda rapat kemarin juga membahas persoalan figur calon yang diusung, termasuk masalah tudingan dugaan praktik korupsi yang dilakukan M Nazar. Sebab saya tidak ikut dalam pertemuan itu," ujar Agung. | Antara

Sumber : The Aceh Traffic

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan aksi perampokan sebuah bank di Kabupaten Aceh Timur bisa mengganggu dunia investasi di daerah itu.

"Aksi kejahatan ini cukup mengganggu iklim investasi. Investor akan takut datang ke Aceh, kalau ini terus berlangsung," katanya di Aceh Besar, Rabu (20/10).

Pernyataan itu disampaikannya ketika menanggapi aksi empat perampok bersenjata api yang menyatroni Bank BRI di Gampong (desa) Desa Lhok Nibong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (19/10).

Dalam aksi tersebut, polisi menembak mati dua dari empat pelaku. Dua perampok yang tewas tersebut sebelumnya sempat mengambil uang Rp100 juta di berangkas bank tersebut.

Melihat rekannya ditembak, dua pelaku tersebut kabur dengan membawa lari senjata api AK-47 dari rekannya. Uang rampokan senilai Rp100 juta gagal dibawa dua perampok tersebut.

Menurut Irwandi, perampokan terjadi di mana-mana, tidak terkecuali di Provinsi Aceh. Namun, karena Aceh bekas daerah konflik, maka setiap kali terjadi kejahatan cukup mengganggu minat investor.

"Tapi, perlu diketahui, aksi kriminal di Provinsi Aceh tidak lebih tinggi dari rata-rata nasional. Cuma karena Aceh bekas daerah konflik, yang kecil menjadi besar," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya setelah berakhirnya konflik selesai pula semua masalah, termasuk kriminalitas. Namun, persoalan ini tidak selesai karena faktor ekonomi masih belum membaik.

Selain itu, Irwandi juga mengkritiki peran media massa terkait pemberitaan aksi kejahatan tersebut. Sebab, media massa berperan penting menyampaikan kondisi riil di Provinsi Aceh.

"Peranan media massa juga penting. Jangan membesar-besarkan masalah, seolah di Aceh hanya ada perampokan, teroris dan lain sebagainya," tandas Irwandi.(ant)

Sumber : Harian Aceh

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengajak semua elemen masyarakat untuk menyelamatkan Aceh dari pergolakan politik yang tidak sehat. Jika kisruh Pemilukada terus berlarut-larut, dikhawatirkan akan mengancam masa depan Aceh.

Meskipun Pemilukada bagian kecil dari kehidupan, tetapi sangat mempengaruhi kondisi Aceh lima hingga puluhan tahun ke depan,” kata Wagub Nazar di Banda Aceh, Kamis (21/7).

Maka itu, Wagub mengajak para pimpinan partai dan calon independen untuk mengutamakan dialog dan duduk bersama demi menyelamatkan Aceh. “Saya sebagai wakil gubernur Aceh dan atas nama pribadi menyerukan dan mengharapkan pada seluruh rakyat Aceh, kepada seluruh kandidat, kawan-kawan independen, kawan-kawan partai, kawan-kawan legislatif, mari kita selamatkan Aceh. Pikirkan dulu penyelamatan Aceh,” kata Muhammad Nazar

Wagub melihat kondisi politik Aceh kekinian sudah jauh melenceng dari kepatutan. Karenanya, kata dia, diperlukan adanya kesamaan persepsi di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. “Mari sama-sama kita mencari solusi terbaik untuk mengakhiri beragam polemik terkait pelaksanaan Pemilukada,” ajaknya. “Ini semata-mata demi masa depan Aceh yang lebih baik.”

Nazar mengingatkan, hakikat politik yang sesungguhnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan mandat rakyat. “Pelaku politik harus benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat, utamanya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi jangan hanya menjadikan politik sebagai alat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu saja,” katanya.

Untuk itu, lanjut Wagub, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap siapa saja yang nantinya menang dalam Pemilukada 2011. “Yang penting, pemenang itu harus siap membangun dan yang kalah harus mendukung yang menang. Terpenting lagi, habis masa jabatan kami sudah ada gubernur yang definitif,” katanya.

Namun, jika berbagai polemik Pemilukada terus digulirkan maka bisa memicu konflik politik yang lebih besar. “Kapan kita bisa selesaikan kultur konflik dan mentalitas perang? Kapan kita bisa selesaikan masa transisi ini jika permasalahan politik terus dibiarkan berlarut-larut?” tuturnya.

Wagub mengharapkan Pemilukada 2011 berlangsung secara sehat dan damai. “Para pelaku politik juga semakin dewasa dalam menyikapi berbagai gejolak di masyarakat. Para pemimpin Aceh yang terpilih lewat Pemilukada nanti kita harapkan bisa fokus bekerja untuk memajukan daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, tanpa harus disibukkan oleh urusan-urusan di luar kepentingan rakyat,” harapnya.(bay)

Sumber : Harian Aceh

Titik terang siapa bakal calon Gubernur Aceh yang akan diusung koalisi Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya mulai mendapat titik terang. Hal tersebut disampaikan salah seorang pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aceh, dari Partai Demokrat yang tidak ingin ditulis namanya, Rabu (20/07).

Politisi Demokrat ini mengatakan bahwa pengajuan calon Gubernur Aceh yang maju melalui jalur dua partai (Koalisi PD-Golkar) kini lebih mengarah ke Tarmizi A Karim. Hal itu menurutnya karena sosok mantan Bupati Aceh Utara ini lebih tepat sebagai figur seorang pemimpin.

“Pengajuan calon gubernur dari PD dan Golkar mengarah ke Tarmizi A Karim,” katanya.

Begitupun, terkait belum diumumkannya nama Tarmizi ke publik, sebut sumber tadi, karena Partai Golongan Karya belum mengaku bahwa Tarmizi A Karim adalah kader Golkar.

Namun, jika Golkar sudah mengakui Tarmizi A Karim sebagai kader Golkar, maka dalam waktu dekat, calon gubernur dari koalisi partai itu akan segera diumumkan ke publik. “Persoalannya sekarang karena partai Golkar belum mengaku bahwa Tarmizi A Karim adalah kader mereka,” jelasnya.

Menurutnya, terkait “digantungnya” status Tarmizi tersebut, dikarenakan Ketua DPD Partai Golkar, Sulaiman Abda juga ingin mencalonkan diri sebagai wakil gubernur dari koalisi partai tersebut. “Golkar belum mengaku Tarmizi A Karim adalah kader mereka, karena Sulaiman Abda minta pada posis kedua,” sebutnya.

Padahal, sumber tadi mengatakan, Tarmizi A Karim murni kader Golkar, bukan kader Partai Demokrat. “Perihal selama ini Tarmizi A Karim dekat dengan pengurus Partai Demokrat, itu benar. Namun, bukan berarti Tarmizi A Karim itu kader Partai Demokrat, yang jelas, Tarmizi A Karim itu kader Golkar,” ujarnya.***

Sumber : Tabloid Modus Aceh

Prof Dr Darni M Daud, MA terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh setelah mengantongi 59 suara dari 74 utusan. Terpilihnya Darni sekaligus menyingkirkan rivalnya Prof Dr Syamsul Rizal, M.Ag, Dekan Usuluddin IAIN Ar-Raniry yang hanya memperoleh 15 suara, pada Muswil ICMI Orwil Aceh ke-5, Sabtu (16/7) di Grand Aceh Hotel, Banda Aceh.

Calon lain yang sempat mencuat menjadi kandidat ketua ICMI Aceh periode (2011-2015) Prof Yusny Sabi PhD (ketua periode 2007-2011), Prof Dr Farid Wajdi Ibr MA (Rektor IAIN Ar-Raniry), Prof Dr Safi'i Ibrahim M.Sc (Rektor Unida), Dr T Safir Widjaya MA (Dosen Pasca Sarjana IAIN) dan Prof Dr Ir Syamsul Rizal M.Eng (Pembantu Rektor Unsyiah) tidak ikut mendaftar sebagai calon ketua.

"Saya tidak maju lagi, biarlah ICMI Aceh dijalankan oleh yang lebih muda. Saya menilai Pak Prof Darni sangat cocok pimpin ICMI Aceh kedepan," kata Yusny Sabi, ketua terpilih periode lalu.

Meski terkesan ada dua "kubu" Syamsul Rizal dari IAIN Ar-Raniry dan Darni Daud dari Unsyiah, pemungutan suara berlangsung damai. Hanya dalam hitungan 30 menit perhitungan suara selesai.

Sumber :The Atjeh Post

Rendahnya pemahaman akan keberagaman menjadi salah satu persoalan di Aceh saat ini. Itulah sebabnya, banyak yang tak menghargai keberagaman tersebut, padahal Aceh begitu kaya akan keberagaman.

Hal ini disampaikan Sosiolog Aceh, Otto Syamsuddin Ishak dalam Workshop Berdamai Dalam Kebaragaman yang diselenggarakan Forum Pemuda Peduli Perdamaian (FPPP) di Sare School, Sabtu(16/7). Menurut Otto, keberagaman adalah sebuah rahmat kehidupan.

”Tapi hal ini jarang dibicarakan orang Aceh,” katanya.

Seolah-olah, lanjut Otto, Aceh tidak memiliki kebaragaman, padahal kalau kita lihat dari segi apapun Aceh sangat kaya dengan keberagaman, tetapi di sisi masyarakat Aceh itu sendiri sangat miskin dengan keberagaman.

“Sepertinya sangat sulit dipahami masyarakat Aceh saat ini, dimana setiap yang beragam ini selalu ingin mendominasi dan memaksakan keyakinan dirinya pada orang lain, masyarakat lebih cendrung ingin melakukan intervensi, apabila kita saling menjaga keharmonisan, maka intervensi itu tidak akan terjadi maka yang terjadi diskusi,” kata Otto.

Kadangkala, lanjut Otto, masyarakat Aceh sering merasa seolah-olah hilang keberadaan ketika dalam keberagaman. Semestinya harus disadari bahwa keberagaman itu sebuah realitas sosial.

“Semua keberagaman itu sifatnya horizontal tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semua sama, masuk ke aspek etnis, kita juga msih beragam, dalam pendidikan juga beragam,” kata Otto.

Menurut Otto, kemiskinan berkorelasi langsung dengan rendahnya akan pemahaman keberagaman. Ini sekaligus akan menjadikan Aceh dalam kemunduran.

Workshop itu diikuti beberapa lembaga kepemudaan di Aceh, seperti Muhammadiyah Aceh, FPI, Rabithah Taliban, Komunitas Punk, Komunitas Seni, Remaja Mesjid, Dayah, dan lain-lain.

Koordinator FPPP Maimunzir mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk menggali lebih dalam kebaragaman budaya yang ada di Aceh, serta membangun kesepahaman melalui sharing antar komunitas sosial adalam masyarakat. “Ini juga untuk merumuskan strategi sosial yang sesuai untuk menjaga kerukunan dalam interaksi sosial,” kata Munzir. (dad)

Sumber : Harian Aceh

Gubernur Irwandi Yusuf mengundang Wakil Gubernur Muhammad Nazar makan malam di rumahnya di Lamprit Banda Aceh, Kamis (14/7). Jamuan makan malam itu menjadi ajang temu kangen bagi mereka.

Ini merupakan pertemuan pertama Irwandi dan Nazar setelah mereka sama-sama menyatakan akan menjadi rival pada pemilihan kepala daerah November nanti. Pada pemilihan 2006, pasangan duet ini terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur melalui jalur independen.

Namun, setelah empat setengah tahun memimpin Aceh, Irwandi dan Nazar memilih untuk sama-sama maju sebagai kandidat gubernur. Irwandi maju melalui jalur independen, dan Nazar melalui partai politik. Irwandi dan Nazar jarang tampil berdua ke publik. Isu yang merebak, hubungan dua petinggi Aceh ini retak.

Lantas, apa yang mereka bicarakan selama pertemuan itu? “Makan malam sagai (cuma makan malam),” kata Muhammad Nazar pada acehkita.com melalui pesan pendek, Jumat (15/7) dinihari.

Jamuan makan malam diakui Nazar sebagai ajang melepas kangen antara mereka berdua. Apalagi, kesibukan selama ini membuat mereka jarang bertemu. “Teuma geupeugah le Pak Gub, juga kangen geuh katrep sama-sama sibok, he he (Pak Gubernur bilang, kangen juga karena sudah lama tidak ketemu akibat sama-sama sibuk, he he),” lanjut Nazar.

Nazar juga mengaku membicarakan tentang politik menjelang pilkada. Pada Irwandi, Nazar menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara eksekutif dengan legislatif.

“Terlepas dari perbedaan pandangan politik, semua harus segera dikomunikasikan dengan baik terutama antarpimpinan daerah, muspida, eksekutif, dan legislatif,” kata dia. “Semua proses harus terukur, tidak overdosis dan tidak boleh reaksioner, supaya demokrasi ada manfaatnya untuk perdamaian, pembangunan dan penyelamatan.”

Pertemuan Nazar dan Irwandi itu juga untuk menjamu Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori yang tengah berkunjung ke Aceh. []

Sumber : Aceh Kita

Pemerintah Aceh sejauh ini belum melihat adanya hal-hal yang mengharuskan menunda pelaksanaan Pemilukada 2011. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh juga memastikan akan melanjutkan tahapan Pemilukada sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan.


Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan, tak ada alasan menunda Pemilukada selain tiga alasan yuridis yang dibenarkan hukum. “Pemilu bisa ditunda karena tiga hal, yakni ketiadaan anggaran, bencana alam yang menghambat sebagian atau seluruh tahapan Pemilukada dan bila ada konflik atau perang,” kata Irwandi pada wartawan, Kamis (14/7).

Menurut Irwandi, soal anggaran pemilukada, sampai saat ini bukan masalah. Soal bencana alam, lanjut dia, semua juga tahu sekarang tak ada bencana. “Yang terakhir, saat ini juga tak ada kerusuhan yang dapat menghambat jalannya pemilukada. Kecuali, parpol yang membuat kerusuhan, baik kerusuhan politik atau perang yang tak bisa diatasi oleh aparat keamanan, ini baru boleh,” kata Irwandi.

Irwandi juga berandai-andai. Menurut dia, seandainya hasil polling yang diumumkan media beberapa waktu lalu itu tak menempatkan namanya berada di posisi teratas, pertemuan lintas parpol (pertemuan 11 pimpinan parpol) tentu tak akan terjadi. “Parpol tentu tak mau joint dengan Partai Aceh untuk meminta Pemilukada ditunda. Sialnya, polling tetap menempatkan saya diurutkan teratas. Mungkin mereka (parnas) membaca, tak ada kemungkinan untuk menang,” katanya.

Irwandi juga merasa tak habis pikir dengan keputusan parpol. “Yang saya herankan, bila memang saya nanti yang menang, mengapa harus dibenci. Apakah saya selama ini sudah melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan rakyat. Apakah saya selama ini dibenci oleh rakyat? Jika rakyat saja tidak benci, mengapa wakil-wakil rakyat di parlemen ingin menghilangkan saya dari peta demokrasi,” keluhnya.

Irwandi juga memungkinkan bahwa usulan menunda Pemilukada ini merupakan sikap inkonsistensi parnas. Ini karena, kata Irwandi, awalnya parnas mendukung tahapan-tahapan yang ditetapkan KIP. “Parnas juga berada di pihak pemerintah pusat soal masuknya jalur independen di Aceh,” katanya.

Irwandi berkisah, tiga parpol nasional sempat mengajaknya untuk diusung sebagai calon. “Tapi saya menjawab, saya perjuangkan dulu jalur independen sesuai putusan MK. Karena itu, sampai sekarang ini saya masih tetap pada jalur independen,” katanya.

Tapi, lanjut dia, pada polling terakhir, meski sudah komitmen di jalur independen, dirinya masih tetap berada teratas. “Mungkin, ini mungkin ya, parlok menilai tak memiliki peluang untuk memenangkan pemilukada. Tetapi kenapa hanya gara-gara satu tikus tak bisa dikeluarkan, lalu lumbungnya ingin dibakar. Janganlah. Sayang rakyat,” katanya.

Menurut Irwandi, dari pada memboikot pemilukada dengan berbagai alasan, parpol sebaiknya jujur saja pada rakyat kalau parnas tak punya calon yang kapabel yang bisa menang. “Katakan saja ‘kami tidak mengikuti pemilukada karena tidak punya calon yang kompeten’, ini lebih gentelmen,” katanya.

Menurut Irwandi, sampai saat ini, lebih banyak orang yang mengatakan dirinya bagus memimpin, dari pada orang yang mengatakan jelek. “Sehingga saya terinspirasi untuk maju kembali, walau saya tahu jabatan ini berat sekali,” katanya.

Bagi Pemerintah Aceh, tegas Irwamdi, tak ada alasan untuk menunda Pemilukada. “Bila dikatakan ada konflik regulasi, bagi saya tidak ada sama sekali. Karena, secara filsafat hukum, selama tidak ada aturan hukum yang baru, maka berlakulah aturan yang sedang dijalani ini. Jika untuk mengantisipasi potensi kekerasan, tentu ada polisi dan tentara yang mereka tahu tugasnya,” katanya.

Jika pertimbangan untuk mengantisipasi agar pemilu berjalan fair karena sejauh ini belum ada Panwas? Menurut Irwandi, ini karena DPRA tak menggunakan hak usulnya. “Mungkin saat ini Bawaslu sedang mempersiapkan,” katanya.

Begitupun, menurut Irwandi, ditunda tidaknya Pemilukada, sama sekali tidak cemaskannya. “Hanya saja, bagaimana dengan kemungkinan-kemungkinan temuan hukum, misal, soal anggaran yang sudah terpakai. Lalu, bagaimana dengan 178 calon independen yang sudah mendaftar. Bagaimana kalau timbul gugatan hukum dari mereka,” katanya.

Irwandi juga sama sekali tak khawatir dengan sikap parpol yang menginginkan Pemilukada ditunda. “Saya tidak khawatir, karena saya yakin pemerintah pusat akan tetap komit pada garis-garis hukum. Saya kira presiden tak akan gegabah untuk terperangkap setting lokal,” katanya.

Jalankan Tahapan

Sementara itu, Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh mengatakan pihaknya masih tetap menjalakan tahapan Pemilukada. Ditemui di ruang kerjanya, Salam Poroh, mengatakan KIP akan menunda pemilukada kalau ada instruksi dari KPU Pusat. “Kami tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Sampai hari ini, kami masih menjalankan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Menurut Salam Poroh, bila presiden menerima usulan lintas partai, KIP tetap menunggu instruksi KPU. Di mana nanti keluar keputusan presiden dan KPU, di situlah nanti berhentinya tahapan yang sedang dijalankan KIP. “Tapi, menunda pemilukada bukan berarti membatalkan putusan KIP Nomor 1 Tahun 2011 secara keseluruhan. Ini sama saja rugi biaya yang sudah dikeluarkan,” katanya.

Soal anggaran yang sudah digunakan, Salam belum bisa merincikannya. Menurut dia, belum sampai Rp20 miliar. Lalu, apakah KIP merasa dikhianati parnas? “Tidak sama sekali. Kami hargai sikap parpol,” katanya.(dad)

Sumber : Harian Aceh

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.AG
Tempat & Tanggal Lahir: Medan , 22 Januari 1970
Nama Istri: Khasanah
Jumlah Anak: 5 Orang
Alamat Rumah: Wisma DPR RI Blok B-1 No.130 RT 04/04 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan
Handphone: 0813 1083 1234
Alamat Kantor: Gd. Nusantara I, Lantai 4 Ruang 423 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta
Telpon,Fax Kantor: 021-5723561 / 021-5756104
Email - Website: nasirdjamil240@yahoo.com / www.nasirdjamil.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 45 Medan (1982)
SMPN 01 Langsa Aceh Timur (1985)
SMAN 01 Langsa Aceh (1988)
IAIN Ar Raniry Aceh (1996)
Kandidat Master, Ilmu Politik, Universitas Nasional (2009-Skrg)

PENGALAMAN/JABATAN DI ORGANISASI

HMI Banda Aceh
ICMI
KAHMI
DPP PKS (2004- Sekarang)

RIWAYAT PEKERJAAN

Wartawan (1996-1999)

RIWAYAT JABATAN DI LEGISLATIF

Anggota DPRD Provinsi Aceh Periode 1999-2004
Anggota DPR RI Periode 2004-2009

KEANGGOTAAN/JABATAN DI LEGISLATIF

Fraksi PKS (Wakil Sekertaris)
Komisi III (Anggota)
BAMUS (Anggota)


Pria kelahiran Medan yang berhasil menyelesaikan studi S1-nya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniri Banda Aceh merupakan wakil rakyat aceh yang duduk di kursi Legislatif DPR RI dari fraksi PKS.

Nama depannya diambil dari nama tokoh pejuang muslim nasional yaitu Muhammad Natsir yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada masa kepresidenan Ir. Soekarno.

”Sosok Politisi Muda yang Patriotis”, begitu Majalah Biografi Politik mengistilahkan tokoh muda yang tengah memangku amanah sebagai anggota Komisi III DPR-RI melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)-1.

Ayah dari 5 orang anak ini memiliki catatan sejarah kehidupan yang sangat dinamis, mulai dari kegemarannya pada puisi, sajak, kegiatan-kegiatan sandiwara dan teater, bahkan pernah membentuk grup band musik rock, di samping hobby utamanya yang masih erat melekat pada jiwanya yang ’fresh’ yaitu bermain sepak bola.

Anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini juga pernah berprofesi sebagai wartawan pada harian Serambi Indonesia sebelum akhirnya dipercaya oleh masyarakat Aceh menjadi wakil di DPRD Propinsi NAD dan kini akhirnya kembali dipercayakan oleh masyarakat aceh untuk membawakan aspirasi mereka pada level yang lebih tinggi, yaitu sebagai wakil di Gedung Rakyat DPR-RI

Saat menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi NAD, Nasir - begitu sapaan beliau - telah banyak mengukir prestasi sekaligus mengembangkan jiwa kepemimpinan ideal dalam kerja-kerjanya, antara lain:

- Satu-satunya anggota DPRD Propinsi NAD yang menolak pesangon Rp. 75 juta.
- Satu-satunya anggota DPRD Propinsi NAD yang (berani) menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur NAD, Abdullah Puteh.
- Wakil Ketua Pansus RUU Tata Ruang DPRD Propinsi NAD.
- Tokoh pendorong agar syariat Islam di NAD disahkan yang sesuai dengan jiwa UU No. 44 Tahun 1999.
- Ketua Pokja Pertanahan DPR RI.
- Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI - Parlemen Korea Selatan.
- Tim Pemantau DPR RI terhadap implementasi MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM.
- Anggota Pansus RUU Pemerintahan Aceh.
- Tim Pengawas DPR RI terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias.
- Berpartisipasi penuh membantu gerakan perempuana semasa konflik bersenjata di Aceh.
- Penulis 2 (dua) buah buku hadiah kecintaannya pada daerah asal keterwakilannya - Aceh, yakni "Membela Aceh di Senayan" dan "Setitik Bakti Untuk Nanggroe Endatu" .

Selain itu, beliau juga sempat terlibat aktif dalam beberapa organisasi, terutama pada saat masih berstatus mahasiswa, antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), kemudian berlanjut pada organisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera yang sekaligus pada saat itu diamanahkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Nanggroe Aceh Darussalam.

Motto Hidup yang kemudian menjadi pesan positif yang sangat ingin disampaikan secara intens kepada semua orang adalah ”Menjadi Manusia yang Bermanfaat bagi Orang Lain”.

Sumber : Almanak Anggota Parlemen RI - M Nasir Djamil

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memastikan “cerai” dengan Wakil Gubernur Muhammad Nazar. Ia memutuskan menggandeng pasangan baru untuk maju kembali sebagai calon gubernur untuk periode kedua lewat jalur independen.



“Nazar pernah minta saya jangan maju lagi dan memberikan dukungan kepadanya untuk naik sebagai Gubernur. Saya bilang, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya tidak naik, kamu (Nazar – red) juga akan kalah. Jadi lebih baik saya maju dan hubungan kita tetap dekat,” ujar Irwandi saat ditemui atjehpost.com di Banda Aceh, Kamis (24/2/2011).

Keputusan “cerai” pasangan Irwandi-Nazar bukan tanpa sebab. Isu pecah kongsi pasangan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan elit politik Aceh. Ketika ditanya kenapa tidak lagi menggandeng Nazar sebagai wakil gubernur, Irwandi mengatakan,”Kami sama-sama memilih untuk maju dalam dua paket, tidak lagi satu paket,” jawabnya sambil tertawa.

Soal pasangan barunya Irwandi mengatakan akan memilih pasangan yang berasal dari daerah pantai Barat dan Selatan Aceh. Alasannya, untuk memenuhi prinsip keadilan. Sebab, selama ini sangat jarang figur dari daerah itu muncul di level pimpinan daerah. “Ini saatnya kita naikkan mereka. Kalau sekarang jadi wakil, ke depan mungkin bisa jadi orang nomor satu di Aceh,” ujarnya.

Sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi pasangan baru Irwandi antara lain T Machsalmina (mantan Bupati Aceh Selatan yang kini Kadis Mobilitas Penduduk), Muhyan Yunan (Kadis BMCK Aceh), Ruslan Abdul Gani (Kepala BPKS), Aminullah Usman (mantan Dirut Bank BPD Aceh), Said Mustafa (tokoh masyarakat Aceh Selatan) dan mantan juru bicara Partai Aceh Linggadinsyah.

Ditanya soal nama-nama itu Irwandi mengatakan semua nama masih berpeluang untuk menjadi pasangannya. Namun, kata dia, kepastian nama pendampingnya akan diumumkan dua hari lagi. “Sengaja saya buat begitu supaya filmnya jadi menarik,” ujar Irwandi sambil tertawa.

Sumber : Yuswardi A. Suud 24022011 - The Atjeh Post

Tiga Rancangan Qanun (Raqan) yang telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Selasa, (28/6) ternyata salah satu Raqan tersebut ditolak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dengan berbagai alasan. Sedangkan dua Raqan lain, yaitu Raqan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raqan Retribusi dan Pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh diterima untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh.



Alasan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak menerima Raqan Pemilukada Aceh tertuang dalam sambutannya ketika menutup sidang paripurna, Selasa (28/6) pukul 09.30 WIB di Gedung DPRA. Gubernur Aceh menyatakan Raqan tersebut belum disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif, khususnya pasal yang mengatur tentang calon perseorangan dan kewenangan lembaga yang mengadili hasil Pemilukada.

Karena belum adanya persetujuan bersama itu, sebagaimana disampaikan oleh Irwandi yaitu pada saat pembahasan dengan pansus III DPRA, pada penyampaian Raqan tersebut pada paripurna I, pada jawaban dan tanggapan terhadap laporan Pansus XII Komisi F dan pemandangan umum DPRA pada paripurna IV masa persidangan kedua serta pada saat rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Pertimbangan menurut Gubernur Aceh berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa Raqan yang telah disetujui bersama disampaikan oleh Pimpinan DPRA ke gubernur untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh.

Pasal 23 ayat 1a. UU PA yang berbunyi DPRA bertugas membentuk Qanun Aceh yang dibahas bersama-sama dengan Gubernur Aceh untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 232 ayat 1, UU PA juga berbunyi Qanun Aceh disahkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA.

Kemudian Pasal 129 Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib DPRA bahwa Raqan yang telah memperoleh persetujuan bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh disampaikan kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal disetujui untuk ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah Aceh dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apabila suatu Raqan yang belum disetujui bersama maka qanun sepihak itu belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah Aceh. Raqan Pemilukada Aceh yang belum disetujui ini tidak dapat di implementasikan dan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[theglobejournal.com]

Sumber :Tabrak Aceh

DAHNIAR DALI. SH.MH adalah satu-satunya perempuan dan pertama kali dlm sejarah di Aceh yang berani maju menjadi Calon Gubernur Aceh 2011-2016 melalui Jalur Independen.
Dahniar Dali, lahir di Banda Aceh, 28 Juli 1976, Lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Banda Aceh, Lulusan Pasca Sarjana S2 Program Study Ilmu Hukum, Bidang Kajian Hukum Internasional di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, dan kini sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) Bidang Kajian Utama Hukum Internasional Konsentrasi Hak Asasi Manusia di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

Dahniar Dali yang sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) Bidang Kajian Utama Hukum Internasional Konsentrasi Hak Asasi Manusia di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, merupakan salah satu perempuan yang memberanikan diri maju menjadi Calon Gubernur Aceh 2011-2017.

Dahniar Dali kepada The Globe Journal, Jumat (18/2) melalui FB mengakui, dirinya memberanikan diri maju melalui jalur indenpenden kerena amanah rakyat Aceh," Dengan keiklasan dan niat baik saya mencalonkan diri," katanya.

Dia memilih jalur independen karena keyanikannya. "Saya mencalonkan diri melalui jalur indenpendent, alhamdullilah Allah mengabulkan permintaan saya selama lima tahun untuk
jalur indenpenden melalui putusan MK," ungkapnya.

calon independen ini sudah mempersiapkan program, selain itu sebutnya lagi , rencananya masyarakat Aceh juga telah mempersiapkan 2.000 becak untuk kampanye," saya sudah dikoodinasi oleh abang becek di Aceh,"pungkasnya. [003]

Sumber : Koran Fesbuk Ureung Aceh - The Globe Journal

Lima tahun setelah masyakarat Aceh memilih mantan pemberontak sebagai gubernur dan bupati dalam pemilukada pertama setelah konflik berakhir, pemilukada berikutnya sudah menjadi persaingan antara dua kubu GAM.



Dalam laporan terbaru, Indonesia: GAM vs GAM dalam Pemilukada Aceh, International Crisis Group melihat bagaimana proses menuju pemilukada yang dijadwalkan untuk tanggal 14 November 2011 sedang mempertajam persaingan lama antara Gubernur Irwandi Yusuf dan kubu mantan “Perdana Menteri” GAM, Malik Mahmud, yang mengendalikan Partai Aceh. Irwandi ingin maju sebagai calon independen sedangkan Partai Aceh sudah mencalonkan mantan “menteri luar negeri” GAM, Zaini Abdullah, sebagai calon gubernur dengan mantan panglima GAM, Muzakkir Manaf, sebagai wakilnya.

“Persaingan di tubuh GAM cukup baik untuk demokrasi di Aceh, apalagi dengan Partai Aceh menunjukkan kecendurungan ke arah otoriter,” kata Sidney Jones, penasihat senior Crisis Group. “Yang penting, persaingan tersebut tidak menuju ke kekerasan.” Pertaruhan sampai sekarang terfokus kepada apakah calon indepen boleh maju apa tidak. Kalau bisa, Irwandi ada peluang menang. Kalau tidak, calon Partai Aceh kemungkinan besar unggul.

Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) 2006, yang telah memberikan sebuah basis hukum bagi perjanjian damai Helsinki, mengatur bahwa calon independen bisa maju dalam Pemilu Kepala Daerah Aceh yang pertama pasca konflik, tapi setelah itu para kandidat seharusnya berasal dari partai-partai lokal atau partai nasional. Pada Desember 2010, Mahkamah Konstitusi menggugurkan ketentuan ini.

Partai Aceh berargumen ketentuan MK tersebut telah melanggar otonomi Aceh, dan merusak prinsip pemerintahan sendiri seperti yang ditetapkan perjanjian Helsinki. Dengan demikian, isu ini dijadikan wewenang pusat versus propinsi. Tapi dengan kendali mereka atas DPR Aceh, Partai Aceh punya kartu lain untuk dimainkan. Pemilukada mengharuskan DPR setempat untuk mengeluarkan qanun (perda) untuk menyusun prosedur pemilu. Awalnya Partai Aceh mengatakan berencana menetapkan sebuah qanun yang melarang calon independen, meskipun putusan MK menetapkan sebaliknya. Tapi mungkin karena tahu bahwa peraturan semacam itu akan dicabut Mendagri, mereka memilih untuk menunda-nunda; anggota DPR Partai Aceh selalu punya kegiatan yang kelihatannya lebih penting daripada menyelesaikan penyusunan qanun pemilu.

Ada yg menduga Partai Aceh punya strategi menunda penetapan qanun hingga masa jabatan gubernur saat ini berakhir. Apabila ini terjadi, Jakarta kemudian harus menunjuk seorang caretaker sampai pemilu bisa dilaksanakan, dan karena incumben tidak boleh ditunjuk, hal ini akan menghalangi Irwandi memanfaatkan jabatannya untuk kampanye. Namun pemerintah pusat telah mengatakan apabila qanun yang baru tidak segera dihasilkan, proses pemilu akan terus diselenggarakan dibawah qanun yang digunakan pada 2006. Hasilnya akan tergantung antara lain pada dukungan dari anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), organisasi yg terdiri dari mantan panglima dan pejuang GAM. Ada yg setia kepada Irwandi, ada juga yg merasa harus ikut perintah dari atasan mereka, yaitu Malik Mahmud.

“Tantangan untuk GAM ke depan adalah bagaimana persaingan ini bisa diarahkan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah dan pelayanan sosial, tanpa melupakan bagaimana menghidupkan kepakatan Helsinki,” kata Jim Della-Giacoma, direktur ICG untuk Asia Tenggara.

Sumber : Jakarta/Brussels, 15 June 2011 -International Crisis Group

Berjuang dari Negeri Orang

Tak kenal, maka tak sayang. Barangkali pepatah itu begitu merasuk di hati pria pendiam yang kini bermukim di Swedia, Dr Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), saat ia bertemu dengan seseorang yang baru pertama dijumpainya. Bisa jadi sikapnya itu sebagai bagian dari perasaan untuk selalu waspada dalam berinteraksi. Apalagi sebuah pertemuan dengan seorang wartawan Indonesia.

Situasi ini dialami Media saat menjumpainya di kediaman Syarif Usman, Minggu lalu (18/9). Seusai diperkenalkan, Zaini tak banyak bicara, atau melontarkan pertanyaan, seperti yang dilakukan oleh Teungku Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM yang hadir dalam kesempatan itu. Meski demikian, dalam beberapa kesempatan, Zaini terlihat mencuri pandang. Matanya menatap tajam, mungkin ia tengah menafsirkan tetamu yang datang padanya di siang hari cerah itu. Ia tampak diam menunggu, dibandingkan dengan melontarkan satu pernyataan dari mulutnya.



Untunglah situasi itu tak lama. Setelah “mengenal” karakter dan personalitas lawan bicaranya, Zaini berubah menjadi sosok yang hangat, ramah, menyenangkan, penuh tawa, kebapakan, dan sangat rendah hati. Pribadinya santun, menghormati setiap orang tanpa pandang bulu.” Saya tak banyak beda dengan tipikal orang Aceh lainnya. Baik dalam bermasyarakat, bergaul, maupun soal adat istiadat,” ungkapnya tersenyum menjawab pertanyaan Media soal sikapnya yang pendiam dan terkesan menyelidik itu.

Di desa Bernun, satu desa yang terletak di pedalaman Kabupaten Pidie, Zaini dilahirkan. Tepatnya pada tanggal 24 April 1940. Namun usianya yang sudah menginjak kepala enam itu tak nampak dalam dalam gesture tubuhnya. Ia terlihat awet muda. Sebagian kecil rambut dan alisnya mulai memutih. Kondisi yang sama juga bisa dilihat pada kulit tangannya yang masih segar. Sedikit kerutan tampak menggurat di wajahnya yang bersih.”Ini adalah bagian rahasia orang Aceh. Rajin minum jamu, hidup sederhana dan bekerja keras,” tuturnya sambil tersenyum.

Sejak kecil, pria yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan pendidikan ini gemar merantau. Masa sekolah 12 tahun dijalaninya secara berpindah-pindah, mulai dari Banda Aceh hingga ke Medan. Dengan vespa kesayangannya, Zaini melintasi medan perjalanan yang teramat berat. Diperlukan waktu sekitar 1-2 minggu untuk mencapai tujuan, karena jalanan yang teramat parah, dan penuh genangan. Kondisi ini dijalaninya hingga ia lulus Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) Medan di tahun 1972. Beragam pengalaman masa kecil inilah yang kelak menempanya menjadi sosok pribadi yang kuat, tahan banting, dan memiliki rasa percaya diri tinggi

Hidupnya berjalan mengalir tanpa ada sesuatu yang berarti. Semua berjalan sesuai cita-cita yang diinginkannya. Ia pun mulai membuka praktek dokternya di Kuala Simpang hingga 4 tahun lamanya. Pasiennya sudah mulai banyak dan ia menjadi salah satu dokter yang disegani di wilayah itu. “Selama itu hidup saya biasa-biasa saja. Tak banyak gejolak,” papar alumnus Fakultas Kedokteran USU tahun 1972 ini.

Tapi kepribadian Zaini yang pendiam ini berubah menjadi bara ketika ia bertemu Teungku Hasan Tiro. “Saya mulai dihadapkan dalam suatu kenyataan yang sesungguhnya. Saya merasa memiliki kewajiban untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Aceh,” cerita Zaini tentang pergulatan yang terjadi di tahun 1976 itu. “Apa yang saya baca tentang sejarah Aceh yang diajarkan dari SD hingga SMA selama ini hanyalah setebal 5 halaman. Padahal Aceh memiliki sejarah yang luar biasa. Aceh begitu kaya, dan memiliki semangat perjuangan untuk memerdekakan dirinya” tukasnya berapi-api.

Setahun setelah itu, Zaini memilih tinggal di hutan-hutan Aceh, berjuang bersama Teungku Hasan Tiro hingga 4 tahun lamanya. Meninggalkan profesinya sebagai dokter umum dan tidak melanjutkan pendidikannya di spesialis kebidanan yang sudah dijalaninya beberapa tahun terakhir. Karena situasi yang sangat mendesak, sejak tahun 1981, Zaini berangkat ke Medan. Dari sini ia lantas melanjutkan perjalanannya menuju Singapura, dan Swedia 3 bulan berikutnya..

Terkatung-katung di negeri orang sangatlah tidak nyaman. Perbedaan budaya, bahasa, cuaca mempengaruhi dirinya. Apalagi saat ia datang ke Swedia, nama itu belum begitu dikenalnya. “Saya ingat tuh,, jadi kita mau ke Switzerland?,” Zaini terbahak-bahak hingga airmatanya menggenang di pelupuk matanya, mengingat satu pertanyaan yang diajukannya pada Teungku Hasan.”Jadi saya pikir saya pergi ke Switzerland,” ia kembali menegaskan.

“Jangan dipikir bahwa hidup di negeri orang itu enak,” tandasnya soal beratnya beban yang dipikul selama ia menjadi seorang imigran. Ia harus bekerja ekstra untuk bisa menghidupi dirinya. Ijazah dokternya tak berarti apa-apa. “Saya harus mempelajari bahasa local, sebelum mengambil pendidikan kedokteran (lagi) di negeri barunya itu.

“Saya mulai bekerja sebagai asisten juru rawat, sambil meneruskan kuliah pada bidang spesialis ilmu medicine umum,” kenang Zaini. Setelah itu, baru menjadi juru rawat dan akhirnya bisa buka praktek dokter di sebuah distrik di wilayah Nordsborg setelah bertahun-tahun memiliki pengalaman.

Lantas perjuangan apa yang dilakukan setelah Zaini sibuk dengan profesinya dan di dalam kenikmatan negara Swedia yang memberikan kesejahteraan kepada para warganya itu? “Justru disinilah kami secara langsung belajar tentang pemerintahan. Bagaimana negeri ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Bagaimana rakyat bisa mengkritik pemerintah. Bagaimana demokrasi dijunjung tinggi,” ia memberi alasan. ”Perjuangan tetap saya tegakkan, melalui diplomasi dan perundingan, seperti perundingan di Jenewa lalu,” tuturnya.

Tak mudah memang melakukan perjuangan itu. Seringkali kekecewaan dialami bertumpuk-tumpuk. Tapi ia terus berjuang dengan berbagai cara untuk mewujudkan “kemerdekaan” bangsa Aceh dalam arti yang sesungguhnya. “Yang kami inginkan bukanlah otonomi khusus ataupun sebagainya. Yang kita harapkan saat itu adalah “kemerdekaan” bangsa Aceh, dalam arti sesungguhnya. Bebas dari ketakutan, bebas bersekolah,” ia menggebu-gebu dalam bahasa yang santun.

Namun sesungguhnya yang ingin dibangunnya adalah mengembalikan kejayaan bangsa Aceh seperti di masa lalu. “Kita mengenal pesawat Seulawah, pesawat pertama di Indonesia, Aceh yang punya. Bahkan untuk membangun Monas, Acehlah yang mengirim emas untuk presiden Soekarno. Tapi kenyataannya, perjuangan rakyat Aceh untuk menegakkan kedaulatan Indonesia itu tak dihargai sama sekali,”tukasnya kecewa.

Selain itu, Zaini juga mengakui banyaknya kekecewaan yang ditujukan pada pemerintah Indonesia yang seringkali tidak konsisten. Ia mencontohkan bagaimana mereka merasa kesal dengan Megawati yang saat itu menangis di masjid Baiturrahman. “Waktu itu ia mengatakan bahwa tidak akan ada darah lagi menetes di Aceh. Tapi apa yang terjadi ? Ia justru menerapkan darurat militer.”

Namun soal pemerintahan SBY, Zaini memberikan poin positif. “Setidaknya mereka lebih berinisiatif untuk membuka pintu perdamaian,” paparnya. Meskipun ia mengakui bahwa pada awalnya ia kurang suka dengan SBY, karena ialah yang menjadi Menkopolkam di masa pemerintahan megawati. Tapi ia yakin dengan ketulusan Jusuf Kalla dan jajarannya.

Dan kini beragam kesepakatan dalam perundingan Helzinky sudah mulai menemukan sedikit titik terang dan harapan. Hal ini bukan berarti kemenangan bagi GAM, seperti yang dikhawatirkan berbagai pihak selama ini. Tutur Zaini, “Bagi kami, sebenarnya konsep NKRI merupakan langkah mundur untuk maju. Tapi demi masyarakat Aceh, kami melakukannya.”

Karena itu, di ujung pertemuan dengan Media, Zaini masih menitipkan harapan. “Semoga Pemerintah Indonesia ber-commited untuk menjaga perdamaian di Aceh secara bersama-sama.” Zaini terihat serius mengatakannya. Dalam nada yang tegas, penuh harap.

Sumber : (Rustika Nur Istiqomah)- Rustikaherlambang’s Weblog

Deklarasi Dihadiri 500-an Tokoh Aceh

Sedikitnya 116 lembaga yang mewakili masyarakat Aceh menyatakan dukungan terhadap Muhammad Nazar untuk menjadi Calon Gubernur Aceh periode 2012-2017. Mereka siap memenangkan Nazar pada Pemilukada 2011.



Deklarasi dukungan yang dipusatkan di Muhammad Nazar Center (MNC) Batoh Banda Aceh, Minggu (10/7), juga dihadiri lebih dari 500 simpatisan Muhammad Nazar dari berbagai daerah di Aceh. Deklarasi itu ditandai dengan pernyataan dukungan dan penandatanganan dukungan terhadap Nazar di atas spanduk sepanjang 30 meter.

“Kami menyatakan komitmen dan konsistensi untuk mengusung Muhammad Nazar sebagai kandidat gubernur,” kata Fauzi Prima, membacakan isi pernyataan dukungan.

Para pimpinan lembaga itu juga mendukung penuh keputusan Muhammad Nazar maju menjadi kandidat gubernur melalui jalur partai politik. “Ini sesuai dengan cita-citanya yang sangat ideal dalam membangun Aceh ke depan. Kami telah siap berjuang secara damai, demokratis, dan berperadaban untuk memenangkan Muhammad Nazar,” sebut Fauzi.

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif MNC Faisal Ridha mengatakan dukungan yang dideklarasikan itu sama sekali tidak dipersiapkan sebelumnya. “Ini dukungan spontanitas rakyat dan tak terencana,” kata Faisal.

Dikatakannya, meskipun Muhammad Nazar telah menentukan sikap maju melalui partai politik, namun lembaga yang mendukung terus bekerja agar kemenangan Muhammad Nazar dapat terwujud. “Kami jauh-jauh hari telah menyiapkan 460 ribu lembar KTP lebih, dan ini bentuk dukungan sebagian kecil masyarakat Aceh pada Nazar. Apalagi ditambah dukungan lembaga dari berbagai penjuru Aceh, kemenangan Nazar bukanlah sesuatu yang mustahil,” katanya.

Lembaga-lembaga yang menyatakan dukungan terhadap Nazar, di antaranya Pusara Aceh, Baramuda, Najmul Asyi Bireuen, Relawan Seribu Bukit, Raja Rimba, Relawan Putri Pukes, Lembaga Profesional, Forum Sipat, Gari Aceh Utara, Renggali Belangi, Tim Independen, Lembaga Super, Keluarga Besar Abu Habib Rayeuk Nagan, dan Srikandi. Lemabaga-lembaga itu terdiri dari komponen ulama, santri, intelektual kampus, mahasiswa, pemuda pedagang, nelayan, aktivis, Ormas, OKP, paguyuban, organisasi profesi, LSM eks GAM, buruh, kelompok perempuan, aktivis Parpol, dan lain-lain.

Deklarasi dukungan lembaga terhadap Muhammad Nazar rencananya dihadiri oleh Muhammad Nazar, namun hingga pelaksanaan sekitar pukul 15.30 WIB Muhammad Nazar masih berada dalam pesawat dari Jakarta menuju Banda Aceh.

Setiba di Banda Aceh, Muhammad Nazar memberi apresiasi dan berterima kasih kepada yang telah memberi dukungan terhadapnya. Di kesempatan itu, Wagub meminta kepada tim-tim yang telah mendeklarasi mendukungnya tidak melakukan black compaign terhadap kandidat lain yang maju sebagai Cagub Aceh.

Sebaliknya, apabila ada kandidat lain yang menjelekkan dirinya, Nazar mengharapkan kepada timnya agar tetap menghadapinya dengan baik-baik. “Namun kita tidak boleh terima bila diintimidasi. “Kita harus bersama bangun Aceh dengan peradaban politik,” katanya.(bay)

Sumber : Harian Aceh 10 Juli 2011

Partai Aceh (PA) mulai memainkan jurus-jurus mautnya. Sebelumnya PA cukup berhati-hati mengeluarkan pernyataan resmi terkait siapa yang diusungnya dalam Pilkada pada Oktober 2011 nanti. Namun, kali ini PA seperti cukup percaya diri dan mengumumkan kandidat yang diusungnya nanti.



Bertempat di kediaman Perdana Menteri GAM, Malek Mahmud, di kawasan Geucue Kaye Jatoe, Banda Aceh, Minggu (6/2) sore, Partai bentukan mantan GAM ini melansir sebuah pernyataan penting: mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dari PA.

Tak ada lagi teka-teki siapa kandidat yang didukung pemenang Pemilu 2009 di Aceh ini. Padahal, sebelumnya, pernah muncul wacana, PA mengusung Zaini Abdullah berpasangan dengan Aminullah Usman (mantan Dirut BPD-sekarang Bank Aceh). Informasi ini muncul dari kawasan Lamteumen. Saat itu, pihak PA tak membantahnya. Bisa saja, pasangan ini bubar karena tak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sementara dalam salah satu pernyataan, politisi Adnan Beuransah, pernah mengeluarkan statemen bahwa PA tidak akan mendukung Irwandi Yusuf (Gubernur sekarang) sebagai kandidat dari PA. Irwandi sendiri dalam sebuah kesempatan kepada wartawan pernah menyatakan dirinya berharap didukung oleh PA. "Tahap pertama tentu melalui Partai yang saya besarkan dan saya biayai, yaitu Partai Aceh. Kalau Partai Aceh tidak berkenan mencalonkan saya 'kan ada jalur independen dan ada partai lain," kata Irwandi saat itu. Dengan keputusan PA tersebut yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, harapan Irwandi pun pupus.

Irwandi pun pantas kecewa. Sebab, dalam konferensi pers itu, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakkir Manaf juga meminta dirinya mengurungkan niat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan memilih ikut keputusan PA.

“Sebaiknya kita satu suara saja, dan mendukung pasangan yang sudah ditetapkan ini,” kata Muzakir Manaf. Namun, Muzakkir tak mempersoalkan jika Irwandi tetap memilih maju. “Itu terserah Bang Irwandi, tapi saya harap dia mundur dan satukan suara dengan Partai Aceh,” lanjut mantan Panglima GAM ini.

Muzakkir Manaf sudah memprediksi Irwandi tak akan bisa mendulang suara dari Partai Aceh. Memang, diakuinya, ada beberapa anggota GAM dan PA yang mendukung Irwandi, tapi persentasenya kecil sekali (tak signifikan).

Selain nama-nama tersebut, juga sudah muncul sejumlah kandidat yang dipastikan maju sebagai calon Gubernur, baik melalui jalur partai maupun independen, seperti Muhammad Nazar (Wakil Gubernur sekarang), Prof Darni Daud, Tarmizi A Karim, dan Otto Syamsuddin Ishak. Tapi Pilkada masih lama, Oktober 2011. Nama-nama ini bisa saja bertambah atau berkurang. Kita tunggu saja.

"Saya membaca, masuknya nama Muzakkir Manaf (Ketua KPA) sebagai calon Wakil Gubernur menunjukkan petinggi GAM tidak yakin bisa mendulang suara jika hanya mengandalkan nama Zaini Abdullah yang tidak cukup populer di Aceh (di bawah bayang-bayang Meuntro Malek Mahmud). Partai Aceh banyak belajar dari kegagalan pasangan Humam-Hamid (H20) dalam Pilkada 2006 lalu setelah dikalahkan oleh Irwandi-Nazar (Irna)"----komentar pribadi.


Ini versi lengkap surat keputusan Partai Aceh:




Sumber : Taufik Almubarak

Muhammad Nazar yang mendapat dukungan maju sebagai Calon Gubernur Aceh pada Pemilukada 2011 mengajak seluruh elemen masyarakat membangun peradaban politik dan bukan pertentangan politik yang tidak sehat.



Muhammad Nazar mengatakan peradaban politik yang baik dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana damai merujuk pada kesepakatan (MoU) yang ditandatangani 15 Agustus 2005 di Helsinki. “Kita harus membangun peradaban politik, bukan pertentangan politik yang tidak sehat. Kita bangun politik menjadi peradaban yang menyelamatkan, mendamaikan dan menyejahterakan masyarakat di segala bidang,” katanya pada deklarasi dan penandatanganan dukungan rakyat terhadap pencalonan dirinya sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017 yang dihadiri tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Aceh.

Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry itu mengatakan, Aceh dengan segala masalah dan kekhususannya harus dibangun bersama, termasuk membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah, eksekutif dan legislatif, muspida, dan rakyat, serta rakyat dengan pimpinan.

Atas dasar itulah, lanjut Nazar, dirinya menyatakan maju sebagai calon Gubernur melalui jalur partai politik. Sebelumnya, pada 2006, Muhammad Nazar berpasangan dengan Irwandi Yusuf dan terpilih menjadi Wakil Gubernur melalui jalur independen.

Ketua DPP Korps Alumni IAIN Ar-Raniry (Koniry) itu mengatakhttp://www.blogger.com/img/blank.gifan, Aceh perlu dibangun bersama bagi kesejahteraan rakyat. Dengan kebersamaan melaksanakan berbagai program pembangunan Aceh yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) melimpah, akan bisa ditingkatkan kesejahteraan rakyat.

Deklarasi tersebut dihadiri lebih 116 lembaga yang menyatakan mendukung dan siap bergabung dalam tim pemenangan Cagub Muhammad Nazar pada Pemilukada yang rencana dilaksanakan sekitar November 2011.

Sejauh ini, Muhammad Nazar belum menyebutkan calon Wakil Gubernur dan partai apa yang mengusungnya pada Pemilukada 2011. Namun, beberapa partai politik disebut-sebut sudah sepakat untuk mendukungnya.(ant)

Sumber : Harian Aceh 10 Juli 2011

Puluhan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, tokoh ulama, dan akademisi, Minggu (10/7) pagi ini, akan mendeklarasikan diri untuk mendukung Muhammad Nazar sebagai Calon Gubernur Aceh periode mendatang. Sementara itu, Partai Golkar Aceh akan mengumumkan bakal calon gubernur yang diusungnya pada Rabu (31/7) lusa.



“Sekitar 80 organisasi massa, akademisi, tokoh agama, dan berbagai elemen sipil sudah berkoordinasi dengan kami. Mereka akan mendeklarasikan diri mendukung Wakil Gubernur Muhammad Nazar untuk dicalonkan menjadi gubernur dalam Pemilukada 2011,” kata Banta Syahrizal, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Muhammad Nazar Center (MMC), Sabtu (9/7).

Menurutnya, aksi itu sebagai bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap Muhammad Nazar untuk maju sebagai Cagub Aceh. “Massa rencananya akan berkumpul di MMC Banda Aceh serta akan konvoi keliling kota,” katanya.

Organisasi-organisasi tersebut, kata Banta, sudah sepakat mendukung Muhammad Nazar maju melalui partai politik, baik laokal maupun nasional. “Ini semata-mata untuk penyatuan cara pandang dan jaringan dalam membangun Aceh ke depan,” katanya.

Partai Golkar

Sementara itu, Partai Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang dimajukan dalam Pemilukada 2011 pada Rabu (13/7) atau dua hari setelah pengurus Golkar Aceh bertemu Ketua Golkar Aburizal Bakrie.

“Senin lusa, unsur pimpinan Golkar Aceh akan bertemu dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk menyampaikan perkembangan politik Aceh terakhir. Jika semua lancar, rencananya Rabu nanti akan diumumkan pasangan calon yang didukung Golkar,” ujar Hendra Budian, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, sebagaimana dilansir The Atjeh Post, Sabtu (9/7).

Menurut Hendra, sejauh ini Golkar belum menentukan siapa yang akan dimajukan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Apalagi, kata dia, Golkar tidak memenuhi kuota di parlemen untuk memajukan calon sendiri. “Artinya harus menggandeng partai lain dan tentu saja ada konsensus politik yang harus disepakati bersama. Untuk mitra koalisi itu kewenangannya ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Golkar,” ujar Hendra.

Terkait pertemuan Wagub Nazar dengan Aburizal Bakrie dua hari lalu, Hendra mengatakan Golkar memang berkomitmen untuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh politik pemenang survei di Aceh. “Dalam survei kedua yang dilakukan Golkar, Nazar memang menempati urutan kedua, posisi teratas Gubernur Irwandi. Namun, karena Irwandi maju lewat calon perseorangan, otomatis Golkar berkomunikasi dengan Nazar,” kata Hendra.

Meski menurut Hendra, Golkar belum menentukan calon, namun sebenarnya sinyal Golkar akan menggandeng Nazar cukup terang-benderang. Seperti diketahui, Nazar sendiri sudah menyatakan kepincut berpasangan dengan Bupati Aceh Tengah Nasrudin yang juga Ketua Golkar Aceh Tengah. Di sisi lain, nama Nasrudin tidak masuk dalam daftar calon bupati yang diumumkan Golkar beberapa waktu lalu.

“Itu sebuah sinyal politik. Soal mitra koalisi, kalaupun misalnya Golkar tidak mencapai kata sepakat dengan koalisi partai nasional seperti Demokrat, PAN dan PKS, jangan lupa bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menyatakan mendukung Nazar. Artinya, Golkar dan PPP saja sudah cukup kuota untuk memajukan pasangan Nazar dan Nasrudin,” ujar seorang sumber.(mrd/apc)

Sumber : Harian Aceh 10 Juli 2011

Sosiolog Aceh, Otto Syamsuddin Ishak yang juga salah seorang dosen di Universitas Syiah Kuala, berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh atau istilah kerennya Aceh 1. Untuk itu Otto telah menyiapkan tim sukses (timses) yang diketuai oleh Iqbal Faraby. Hal ini disampaikan oleh Iskandar, salah seorang anggota timses Otto, Sabtu (24/6)



Kepada The Globe Journal Iskandar mengatakan bahwa Otto sekarang sudah menyebarkan timses ke berbagai daerah di Aceh untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat dalam bentuk KTP dan tanda tangan dukungan. "Sekarang semua jaringan tim sukses di daerah sudah terbentuk, dan sedang bekerja mengumpulkan dukungan masyarakat di berbagai kabupaten/kota yang ada di Aceh,"kata Iskandar.

Iskandar juga menambahkan bahwa untuk calon wakil gubernur pihak Otto sedang melakukan penjajakan dengan berbagai pihak yang dinilai berkompeten. Namun untuk saat ini nama-nama tersebut belum bisa dipublikasi karena belum menemukan kata sepakat.

Saat ditanyai apakah Otto akan menghambur-hamburkan dana saat pengumpulan KTP seperti yang dilakukan oleh beberapa kandidat lain, Iskandar mengatakan tidak. Sebab target Otto maju sebagai Aceh 1 adalah untuk melakukan perubahan bagi Aceh. Untuk itu dia tidak akan menghambur-hamburkan uang yang nantinya akan menjadi bumerang bagi dirinya.

Untuk saat ini timses Otto sudah mulai bergerilya mencari dukungan di beberapa kabupaten/kota seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pijay, Bireuen, dan beberapa daerah lainnya baik di pantai Timur, maupun Barat dan Selatan.

Sumber : Muhajir Juli - The Globe Journal - Jum`at, 24 Juni 2011

Rela Bertahun-tahun Tak Disapa Anak-anaknya

Selama puluhan tahun Otto Syamsuddin Ishak akrab dengan tubuh terluka, diintimidasi, diculik, bahkan hampir mati. Tapi, itu sama sekali tak menggoyahkan tekadnya untuk menjadi seorang investigator untuk kasus-kasus hak asasi manusia (HAM). Apa yang membuat dirinya kuat?



Peristiwa tersebut selalu diingat Otto. Waktu itu sekitar akhir September 1991. Dia sedang berjalan sendiri di tepi hutan Geumpang, Aceh (kini Nanggroe Aceh Darussalam). Tiba-tiba, tiga orang bersenjata tajam muncul dari kanan dan kiri bukit. Tanpa basa-basi, parang-parang itu hampir terayun ke tubuhnya.

Otto mundur setapak sembari mengamati tiga lelaki berwajah garang itu. "Lho, Otto... Kau Otto kan?" tiba-tiba seorang di antara mereka berseru. "Dia ternyata teman saya bermain layang-layang waktu kecil. Kami lantas berpelukan, lalu tertawa bersama," ujar Otto mengisahkan pertemuan mengesankan yang masih segar di memorinya itu.

Kejadian tersebut hanyalah salah satu di antara belasan insiden yang kenyang dinikmati Otto. Putra asli Aceh yang lahir pada 14 Oktober 1959 tersebut selama bertahun-tahun memang aktif keluar-masuk hutan Aceh selama berlakunya daerah operasi militer (DOM) di sana pada era Orba sampai masa damai 2005. "Mereka memang ditugaskan oleh seseorang untuk menghabisi saya. Alhamdulillah masih selamat," katanya.

Jumat pekan lalu (17/6), Otto yang kini mengampu mata kuliah sosiologi di Universitas Syiah Kuala, NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), tersebut sedang berada di Jakarta. Pria berkumis melintang dengan sorot mata tajam itu menjadi salah seorang instruktur pelatihan investigasi yang diprakarsai Yayasan Pantau. Jawa Pos menjadi salah satu peserta.

Otto tampil santai dengan celana jins dan baju lengan pendek tanpa dimasukkan ke pinggang. Dengan cekatan dia menulis bagan-bagan grafis di whiteboard soal tip dan trik investigasi. "Menekuni ilmu investigasi itu harus total. Agar lancar, kita harus berkawan dengan semua pihak. Saat itu dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) saya baik, dengan intel tentara juga baik," jelasnya.

Ayah lima anak dari pernikahannya dengan Dyah Rahmani Purnomowati itu terjun ke Aceh dengan LSM yang didirikannya, Cordova, pada 1990. Otto juga ikut mendirikan Imparsial bersama almarhum Munir, pejuang HAM. Karena kedekatannya dengan GAM, termasuk sempat mendirikan Komite Independen Pemilu, dirinya dipetakan sebagai "musuh" oleh TNI. "Saya tahu itu, tapi tetap jalan saja," katanya.

Prinsip Otto sederhana. Ketika melakukan pendampingan atau investigasi, dia berharap akan ada satu nyawa yang bisa diselamatkan. "Kalau saya lima menit berkunjung di satu kampung, lima menit itu pula korban yang saya dampingi merasa nyaman. Itu saja yang bisa saya lakukan," ungkapnya.

Pendidikan Otto awalnya adalah ilmu geografi regional. Dia menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta pada 1977. Pulang ke Aceh pada 1989, dia menjadi aktivis dan sesekali mengajar di Universitas Syiah Kuala. Baru pada 1995 dia bisa menamatkan S-2 sosiologi, juga di UGM.

Sejak menjadi aktivis di pedalaman hutan-hutan Aceh, Otto tak memberitahukan profesinya itu kepada keluarga. Terutama anak-anaknya. Dia tak ingin aktivitasnya tersebut membahayakan nyawa keluarga. "Kalau ditanya teman sekolah atau teman bermain di rumah soal pekerjaan saya, anak-anak saya tak tahu hendak menjawab apa," kata Otto.

Tentu saja hal itu berdampak terhadap psikologis anak-anak Otto. "Bayangkan, ketika yang lain bisa bangga bilang ayahku dokter, ayahku polisi, atau apa, anak saya bingung saya ini kerja apa sebenarnya," tuturnya.

Salah seorang anaknya sampai ngambek dan enggan berbicara dengan Otto. Hal itu terjadi bertahun-tahun. "Pokoknya, setiap saya hendak berangkat, istri hanya pesan hati-hati Bang tanpa tahu tujuan saya ke mana," ungkapnya.

Keluarga besar Otto juga cemas. Sebab, kakek Otto pernah meninggal dalam perjuangan melawan Belanda. "Apa kau mau bernasib macam kakekmu?" kata Otto menirukan nasihat pamannya.

Tapi, berbekal tekad, langkah Otto tak surut. Caranya bertahan dan masuk ke komunitas-komunitas asli Aceh juga unik. Misalnya, dia tak pernah mau berfoto bersama. Baik dengan TNI maupun dengan warga Aceh. "Coba cari foto saya saat itu, sama sekali tak ada. Orang tahu nama saya, tapi tak tahu yang mana wajahnya," tegasnya.

Dia juga melarang sumber-sumbernya memberi tahu kekuatan militer masing-masing. "Kalau misalnya pasukan GAM memberi tahu jumlah senjatanya, saya langsung pergi. Saya tak ingin itu membahayakan mereka karena siapa jamin saya tak buka rahasia kalau ditangkap," ujarnya.

Saat DOM pada zaman Orde Baru diterapkan, tercatat 8.344 korban sipil tak berdosa berjatuhan di Aceh. "Kami berusaha mendampingi mereka dan mengadvokasi hak-hak sipilnya," ungkapnya.Aktivitas Otto sampai ke dunia internasional saat diundang Sub-Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada 1999.

Dia juga pernah diculik aktivis GAM. Dirinya dipertemukan dengan panglima GAM saat itu, Teungku Abdullah Syafei atau yang populer disebut Teungku Lah. Pertemuan tersebut berlangsung akrab dan hangat. "Beliau mengundang saya kapan saja main ke kediamannya. Kami bertukar cerita soal HAM dan hak-hak sipil," jelasnya.

Berkat kedekatannya dengan Teungku Lah itu, Bondan Gunawan, menteri sekretaris negara era Presiden Abdurrahman Wahid, meminta bantuan Otto sebagai mediator. Diantar Otto, Bondan bertemu Teungku Lah. Itulah cikal bakal jeda kemanusiaan pertama untuk konflik Aceh.

Setelah Teungku Lah wafat dalam kontak tembak, Otto pernah nyaris ditangkap TNI. Saat itu, secara kebetulan dirinya mendapat kesempatan untuk kursus tentang hak asasi manusia di Amerika Serikat. "Saya jadi saksi mata tragedi WTC karena saya sedang berada dua blok dari gedung itu saat runtuh," ungkapnya.

Pulang ke Indonesia, Otto terus aktif mengadvokasi hak-hak sipil. Dia sangat bahagia ketika suatu hari anaknya menelepon dan meminta maaf sambil menangis. "Tampaknya, dia iseng-iseng ketik nama Otto di Google, lalu pahamlah dia apa profesi bapaknya," tuturnya. Aktivitas terbaru Otto saat ini adalah mendampingi aktivis di Papua. "Sampai sekarang saya masih hilir mudik di Bumi Cenderawasih," katanya.

Dia kerap bertemu aktivis-aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di gunung-gunung, lengkap dengan persenjataan mereka. "Yang ini belum bisa dhttp://www.blogger.com/img/blank.gificeritakan secara detail dulu," ujarnya.

Secara khusus, Otto mengkritik jurnalis yang enggan melakukan prinsip investigasi. Media, kata dia, lebih cenderung tak mau bersusah payah menembus narasumber untuk menggali informasi secara utuh.

"Misalnya, dalam kasus terorisme, media hanya mengutip polisi. Tidak ada yang mengadvokasi korban. Misalnya, setelah seseorang ditembak Densus, apa yang terjadi di keluarga itu," tegasnya.Hal itu membuat masyarakat jenuh. "Jurnalisme yang hanya bersumber katanya orang dengan sendirinya akan ditinggalkan warga. Masyarakat sekarang sudah cerdas," ujarnya. (c5/kum)

Sumber : RIDLWAN-THOMAS AQUINO, Jakarta - JPNN