Bagaimana Bentuk Pemerintahan Negara Bulgaria?

Bulgaria berada di bawah pemerintahan Komunis pada tahun 1946. Partai Komunis Bulgaria mengambil kendali pemerintah. Partai-partai politik yang menentang Partai Komunis dinyatakan terlarang. Partai Komunis dan pemerintah bersama-sama hampir menguasai keseluruhan perekonomian. Partai ini berusaha untuk mengendalikan semua aspek kehidupan sosial, seperti agama dan hiburan. Partai ini juga menempatkan pembatasan ketat pada hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara.

Pada akhir era 1980-an, Uni Soviet, negara komunis yang paling kuat di dunia saat itu, membuat reformasi untuk memberi lebih banyak kebebasan bagi rakyatnya. Gerakan reformasi kemudian meningkat di Bulgaria dan negara-negara komunis Eropa lainnya. Pada bulan Desember 1989, kaum Komunis yang mendukung reformasi menguasai Partai Komunis Bulgaria dan pemerintah. Mereka mulai mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri kekuasaan penuh partai atas pemerintah. Partai-partai oposisi diizinkan untuk beroperasi. Partai Komunis berubah nama menjadi Partai Sosialis Bulgaria.

Pemerintah pusat – Majelis Nasional adalah badan legislatif Bulgaria. Ke-240 anggotanya dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Partai politik yang memiliki kursi mayoritas di Majelis Nasional bisa memilih seorang perdana menteri, yang merupakan pejabat pemerintah paling kuat Bulgaria. Perdana menteri mengepalai kabinet, yang disebut Dewan Menteri, yang menjalankan roda pemerintahan. Rakyat memilih presiden untuk masa jabatan lima tahun. Presiden adalah panglima angkatan bersenjata tertinggi dan memiliki wewenang hukum dan administrasi. Semua warga negara Bulgaria yang berusia 18 tahun atau lebih bisa mengikuti pemilu.

Pemerintah daerah – Bulgaria terbagi menjadi 28 provinsi. Salah satu kota, Sofia, juga menjabat sebagai provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Di bawah tingkat provinsi pemerintah ada ratusan kota. Setiap kota dipimpin oleh dewan terpilih.

Pengadilan – Bulgaria memiliki dua pengadilan tertinggi. Mahkamah Agung Kasasi mendengar banding dalam kasus perdata dan pidana, sedangkan Mahkamah Agung Administrasi mendengar banding dari keputusan pemerintah. Pengadilan yang lebih rendah meliputi pengadilan distrik, regional, dan pengadilan banding. Militer memiliki pengadilan sendiri. Hakim dan jaksa ditunjuk oleh Dewan Yudisial Agung. Dewan ini utamanya terdiri atas pengacara yang dipilih oleh Majelis Nasional dan badan peradilan.